Motivasi Peserta Sosialisasi Kurikulum Merdeka, Wabup Juga Sampaikan Tak Ada Aturan Akreditasi Sekolah untuk PPDB

oleh -63 Dilihat

Batusangkar, Dutametro – Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar karena merupakan sektor yang akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Mencapai itu dibutuhkan pendidikan berkualitas, dimana untuk mencapai pendidikan berkualitas juga ditentukan dari berbagai aspek dan faktor, salah satunya oleh kurikulum pendidikan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Richi Aprian saat memotivasi para peserta Sosialisasi IKM Tingkat SMP dan Launching Klinik Kurikulum Dinas Pendidikan,Selasa (31/5/2022) di Emersia Hotel dan Resort Batusangkar.

“Barusan selepas kegiatan di ruang sebelah, Saya diminta memotivasi peserta sosialisasi di ruangan ini, pesan saya yang terpenting adalah peserta mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, agar terjadi kesamaan persepsi terhadap kurikulum merdeka,” kata Wabup.

Seperti diketahui, tambah Wabup, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan dalam mengembangkan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kurikulum ini implementasinya tidak dipaksakan secara langsung. Ini merupakan strategi implementasi kurikulum yang dilandasi kesadaran. Diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip menjadikan lebih mudah dan efektif.

“Saya berharap melalui Dinas Pendidikan memberikan pendampingan, motivasi dan petunjuk kepada SMP di Tanah Datar, karena tahun Pembelajaran 2022/2023 ada 3 pilihan pelaksanaannya, yakni Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi,” kata Richi.

Kemudian menyinggung permasalahan akreditasi sekolah, Richi mengatakan tidak ada persyaratan akreditasi bagi siswa SMP untuk bisa masuk ke SMA biasa atau unggulan.

“Persoalan ini sudah ada jalan keluarnya, karena hasil pertemuan dengan Pemprov Sumbar dikatakan tidak ada aturan akreditasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” katanya.

Menjawab juga terhadap persoalan kekurangan Guru PNS yang banyak Pensiun serta keinginan Kepala Sekolah untuk diikutkan studi banding seluruhnya, Wabup mengatakan hal itu sudah menjadi catatannya untuk disampaikan kepada Bupati Tanah Datar.

“Tidak hanya guru, PNS pun mengalami hal hampir sama, banyak yang pensiun namun pengangkatan PNS dan Guru baru terbatas atau bahkan tidak ada. Ini menjadi catatan dan akan dilaporkan kepada pak Bupati. Termasuk keinginan untuk studi banding bersama yang saat ini memang diperuntukan bagi Kepala Sekolah yang berprestasi,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar diwakili Kepala Bidang SMP Devira Purnama mengatakan, pelaksanaan kegiatan diikuti 56 Kepala SMP se Tanah Datar dan Pengawas SMP.

“Sosialisasi ini memberikan arahan dan bimbingan terhadap kurikulum merdeka, sekaligus juga launching Klinik Kurikulum Dinas Pendidikan sebagai sarana bagi sekolah yang ingin mendapatkan pendampingan dan penyelesaian masalah terhadap kurikulum baru ini,” sampainya. (Prokopim/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.