Pesisir Selatan, dutametro.com- Kepala Diskominfo selaku PPID Utama diwakili oleh Pejabat Fungsional, Silvia Permata Sari didampingi staf mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bimtek E-Monev yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Kamis (7/7).
Monitoring dan evaluasi KIP dan Bimtek E-Monev tahun 2022 itu dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dihadiri juga oleh Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal dan Komisioner Komisi Informasi Sumbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, keterbukaan informasi harus menjadi budaya birokrasi, karena tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk menutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Bahkan, keterbukaan informasi badan publik, menjadi ciri kemajuan suatu pemerintahan atau negara.
“Jika kita ingin maju dan sukses, tidak ada pilihan selain keterbukaan informasi publik. Jika tertutup, akan lambat maju dan itu ciri negara terbelakang. KIP adalah salah satu cara menerobos itu. Tujuan hadirnya Komisi Informasi, yaitu bagaimana mensukseskan kelembagaan dan daerah. Kalau lembaga tertutup berarti pemerintahnya juga tertutup,” jelas gubernur.
Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi KI Sumbar yang telah mengembangkan model penilaian melalui digitalisasi, sehingga akan lebih memudahkan badan publik sekaligus meningkatkan objektivitas penilaian.
Gubernur berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun benar-benar bermakna dalam penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatera Barat.
Sementara itu Wakil Ketua KI Sumbar, Arif Yumardi menyampaikan bahwa tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian terhadap 390 badan publik di Sumbar, yang terbagi dalam 9 kategori.
“Kesembilan kategori tersebut meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Instansi Vertikal di Sumbar, PPID utama Pemkab dan Pemko se Sumbar, Pemerintahan Nagari, SMA/MAN sederajat, BUMN, BUMD BUMNag dan BLU se Sumbar, PTN/PTS, Bawaslu dan KPU se Sumbar,” ungkapnya. Mc/ns
