Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi didampingi Kepala Dinas Perkebunan Pasbar Edrizal, Kepala Badan Keuangan Daerah Maiboni, Kepala Dinas Koperindag Fahrein menghadiri Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit se-Indonesia, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), yang digelar pada Rabu-Kamis 6 sampai dengan 7 Juli 2022 di Puri Agung Grand Hotel Sahid Jaya Sudirman, Jakarta. Rakor tersebut dalam rangka penataan perkebunan mulai dari hulu sampai ke hilir, baik itu masalah lahan/HGU dan izin serta kewajiban perusahaan.
Pada kesempatan tersebut Bupati Hamsuardi mewakili kabupaten penghasil kelapa sawit seluruh Indonesia untuk menyerahkan data perkebunan sawit dari kabupaten (data komprehensif hulu dan hilir yang berada di kabupaten masing-masing) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga ketua dewan pembina AKPSI Luhut Binsar Panjaitan.
AKPSI yang memiliki visi menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan stakeholder perkebunan sawit dalam pembangunan, penataan dan pengawasan tata kelola sawit, menjadi wadah pemerintah kabupaten memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit khususnya pendataan daerah dan kesejahteraan masyarakat di area perkebunan sawit.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Edrizal yang turut mendampingi Bupati Hamsuardi, Kamis (7/6/2022) menjelaskan, rapat tersebut membahas tentang pengelolaan, pengaturan perkebunan serta masukan-masukan dari pemerintah pusat terkait kabupaten-kabupaten penghasil sawit.
“Rapat tersebut membahas terkait pengelolaan, pengaturan perkebunan serta masukan-masukan dari pemerintah pusat terkait kabupaten-kabupaten penghasil sawit,” jelas Edrizal.
Edrizal juga menjelaskan, pada kesempatan tersebut juga diminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi harga kelapa sawit yang saat ini anjlok diseluruh Indonesia. AKPSI memberikan 13 rekomendasi kepada pemerintah, dan menteri-menteri terkait.
“Termasuk itu 13 rekomendasi yang diberikan oleh AKPSI pada pemerintah pusat, dan juga kita memintak dari asosiasi untuk memberikan perimbangan keuangan daerah melalui dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit,” tutur Edrizal.
Edrizal mengungkapkan pertemuan ini merupakan pertemuan Pra Musyawarah Nasional (Munas) sekaligus pelantikan pengurus AKPSI pada tanggal 15-16 Juli mendatang yang akan dihadiri 18 Provinsi, 154 Kabupaten dan Desa penghasil sawit, serta akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. (*)
