Harga Sawit Anjlok, Harga Pupuk Melonjak, Aliansi Masiswa Pasbar Sampaikan 5 Tuntutan Ke Pemkab Pasbar

oleh -203 Dilihat

Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat menggelar aksi damai dan menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Jumat (20/5/2022).

Koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Pasbar Fardian Pratama saat orasinya menyampaikan, lima tuntutan itu kepada Pemerintah Kabupaten Pasbar, 1. Mahasiswa mengancam tindakan pabrik-pabrik memanfaatkan isu tentang larangan eskpor sehingga memutuskan harga buah tandan segar sepihak.

2. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu Bupati Pasaman Barat dan DPRD harus mengambil sikap tegas mengenai turunnya harga sawit terhadap perusahaan kelapa sawit yang ada di Pasaman Barat.

3. Turunkan harga pupuk yang sedang melonjak naik.

4. Copot kepala dinas perkebunan dan pertanian karena tidak mampu mengatasi permasalahan harga sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

5. Mendesak Pemda dan DPRD agar mempercepat penganggaran dan penyelenggaraan pemilihan wali nagari induk.

Mahasiswa memberi waktu tujuh hari kepada Pemeritah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelesaikan tuntutan mereka sampaikan.

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dalam menjawab tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengucapkan terimakasih, atas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Ia mengatakan, hal tersebut juga merupakan sebagai upaya menjawab secara langsung permasalahan yang disampaikan sekaligus sebagai instrospeksi bagi dirinya sebagai pimpinan daerah.

“Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan mahasiswa ini adalah demi kepentingan kita semua. Apapun yang kalian sampaikan juga sebagai introspeksi saya dalam membangun Pasbar,” ucap Hamsuardi.

Mengenai tenggang waktu yang diberikan atas tuntutan tersebut lanjutnya, tidak bisa diselesaikan dalam tujuh hari. Ia meminta kelonggaran waktu, karena menyelesaikan sebuah permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak tentu tidak mudah.

Bupati Hamsuardi setuju atas tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar yang mengecam tindakan pabrik-pabrik sawit yang memanfaatkan isu tentang larangan ekspor produk minyak sawit dan CPO sehingga memutuskan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak dan sudah dilakukan pemeriksaan terkait hal itu.

“Kami mendapat kabar, harga sawit menurun pada hari Sabtu sebelum lebaran. Sudah kita cek ke beberapa pabrik, bahkan ada satu pabrik yang tidak membongkar sawit lebih kurang 300 truk yang menyebabkan terjadinya hal ini. Buah yang menumpuk, ada yang tidak terjual dan lain sebagainya. Pemkab Pasbar bersama DPRD akan menindaklanjuti secara tegas sebagai jawaban atas poin tuntutan pertama dan kedua,” ujarnya.

Selain sawit, harga pupuk di Pasbar juga mengalami kendala. Biasanya berkisar diantara harga 180, saat ini mencapai 400. Seperti permasalahan sawit, permasalahan harga pupuk juga harus ditindaklanjuti.

“Insyaallah, hari ini juga kita akan ke lapangan untuk meninjau secara langsung. Berapa harga beli, berapa dia jual, dan kemana akan dia jual. Kepada masyarakat, mari kita awasi bersama,” lanjutnya.

Tuntutan aliansi mahasiswa mengenai pencopotan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Pasbar yang tidak mampu mengatasi permasalahan harga sawit, tentunya akan dilakukan evaluasi terkait jabatan yang ia emban. Jika terjadinya penyelewengan dan bekerja tidak semestinya maka jabatan tersebut harus bersedia dicopot.

Selanjutnya, tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengenai penetapan Wali Nagari induk sudah dianggarkan di seluruh nagari. Kordinasi dengan kementerian tetap terjalin, terutama mengenai nagari yang diusulkan untuk pemekaran.

Tuntutan mahasiswa itu disampaikan di depan kantor Bupati Pasaman Barat dan berlanjut di gedung DPRD Pasbar.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasaman Barat Herianto menyampaikan, kami dari DPRD Pasaman Barat telah melakukan hearing dengan seluruh pks yang ada di Pasbar dinas perkebunan, kemitraaan dan keterwakilan peron (pengumpul),terkait dengan rendahnya harga TBS.

Kami dari DPRD Pasbar Dengan fungsinya akan selalu mengawasi harga TBS di Pasbar apabila ada penurunan harga secara sepihak kami akan panggil ulang seluruh PKS di Pasbar, kemudian terkait harga pupuk yang tinggi kami akan segera memanggil dinas koperindag dalam minggu ini sesuai dengan kewenangan DPRD dan kami akan mendiskusikan usulan mahasiswa atas pemberhentian kepala dinas perkebunan dan pertanian dengan Bupati Pasaman Barat,” katanya.

“Terkait kekosongan wali nagari defenitif di 19 nagari kami telah menjadwalkan rapat pada tanggal 27 mei 2022 ini dengan instansi terkait dengan agenda pilwana dapat di laksanakan pada tahun 2022 ini,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.