Demi terlaksananya reformasi birokrasi kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian Kamis (21/7) menbuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Kabupaten Tanah Datar” yang diikuti oleh para sekretaris perangkat daerah di lingkup Pemkab Tanah Datar.
Kegiatan yang dilaksanakan di Emersia Hotel Batusangkar itu akan diisi dengan dua agenda, yang pertama pemaparan materi oleh Sekertariat Daerah dan dilanjutkan dengan diskusi.
Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian dalam sambutannya menyampaikan supaya kita mengingat kembali pada masa 1998 dimana adanya keluhan dari masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia.
“Hari ini sudah berapa tahun sejak reformasi dari 98. Sampai sekarang kita masih bercerita reformasi di bidang birokrasi. Butuh waktu berapa lama lagi? Ini menjadi PR kita bersama, karena kita pada prinsipnya adalah pemangku kepentingan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar,” Ujar Richi.
Lebih lanjut Wabup Richi juga mengingatkan bahwa kita tengah dikejar-kejar perkembangan industri 4.0 dan mengharuskan kita berlomba-lomba dalam menyiapkan diri.
Dalam acara tersebut Wakil Bupati Tanah Datar juga menganalogikan adaptasi dinosaurus terhadap berbagai perubahan, begitu juga dalam bidang birokrasi yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan zaman. “Kegagalan beradaptasi menciptakan kepunahan kepada kita,” ujar Richi.
Berbagai bentuk penyesuaian dan adaptasi juga diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap keefektifan birokrasi itu sendiri.
Wakil Bupati berharap dengan acara Focus Group Discussion (FGD) ini kita sebagai pemangku kepentingan pemerintahan bukan hanya dapat memahami berbagai teori teori reformasi birokrasi namun juga sikap mental tentang birokrasi yang ideal.
Sebelumnya Kabag Organisasi Irsyad dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai reformasi birokrasi secara umum dan khususnya terkait dengan sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu delapan area perubahan reformasi birokrasi.
Selain itu, menurut Irsyad juga untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan seputar pelaksanaan reformasi birokrasi dan membahas harapan pelaksanaan reformasi birokrasi serta pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
“FGDÂ memiliki sasaran yang ingin dicapai, yakni kesamaan pandangan mengenai kedudukan dan arti penting roadmap reformasi serta komitmen bersama untuk melaksanakan dan mengawal pelaksanaannya,” jelasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmi Harun, Inspektur, dan beberapa kepala OPD dilingkungan Pemkab Tanah Datar, serta diikuti oleh seluruh Sekretaris dilingkungan Pemkab Tanah Datar. (hp/arif)
