Jumat, Maret 29, 2024

Pemkab Pesisir Selatan Lakukan Strategi Pengentasan Kemiskinan Hingga 2024

Must read

Pesisir Selatan, Dm-Pasca pandemi dan bertepatan dengan tahun kedua perencanaan RPJMD 2021 – 2026, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menempatkan beberapa fokus pembangunan yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan ekonomi sektor unggulan dan penurunan angka kemiskinan. Hal itu dikemukakan Kepala Bapedalitbang Pesisir Selatan, Hadi Susilo, Selasa (24/1) di Painan.

Terkait dengan kemiskinan menurut Hadi Susilo, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih progresif melakukan akselerasi. Menghapuskan kemiskinan ekstrim dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,25?alah target yang hendak dicapai hingga 2024. Untuk itu, beberapa langkah dan kebijakan mendasar telah diformulakan.

Antara lain, melakukan konsolidasi data sasaran adalah langkah pertama yang dilakukan. Banyaknya sumber data yang sulit untuk dibagipakaikan adalah masalah yang harus diurai.

Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK sebagai rujukan utama. Data P3KE merupakan basis data yang relatif terbaru dengen elemen yang sangat relevan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat sampai dengan 30% terbawah.

Data yang sudah tersaji by name by address sangat memudahkan dalam melakukan verifikasi dan validasi. Prosesnya adalah melakukan perpaduan dengan berbagai data sektoral lainnya seperti DTKS, Database Zakat, Data ODF, Data Stunting, Data RTLH dan Data olahan pada alplikasi Nagari (SINAR).

Proses konsolidasi menyepakati penggunaan Satu Data dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor di Pesisir Selatan sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan tepat manfaat. “Tentunya kita akan mudah dapat mengetahui siapa saja yang berhasil kita entaskan dari garis kemiskinan,” katanya.

Mengurangi beban pengeluaran adalah langkah berikutnya guna memastikan setiap sasaran mendapatkan program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial dan program sejenis yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (kurang mampu).

Salah satu terobosan yang dilakukan pada tahun ini adalah perluasan cakupan universal health coverage (UHC) kepesertaan BPJS Kesehatan hingga mencapai 85?ngan mengalokasikan APBD Tahun 2023 sebanyak 36.000 jiwa bagi masyarakat kurang mampu. Intervensi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat kurang mampu yang selama ini tidak masuk data base sektoral untuk perlindungan sosial.

Berikutnya, program bantuan pendidikan untuk membebaskan pungutan di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten (SD dan SMP) masih akan terus dilanjutkan. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah menginginkan agar setiap masyarakat kurang mampu tidak lagi akan menemui masalah pemenuhan kebutuhan pokok minimum dan pelayanan dasar kesehatan maupun pendidikan.

Meningkatkan pendapatan keluarga, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah mendorong akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Hal ini ditujukan agar kapasitas SDM masyarakat miskin dapat lebih meningkat.

Upaya ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Intervensi program terhadap sektor UMKM tentu juga penting dilakukan karena makin berkembang sektor UMKM serapan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat. Diantara penyumbang pasar kerja UMKM ini tentu diharapkan berasal dari keluarga miskin yang telah diberdayakan tadi.

Peran pemerintah nagari juga sangat penting. Pemanfaatan program ketahanan pangan juga akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin juga akan menjadi solusi.

Bantuan benih ternak unggas dan tanaman pertanian adalah salah satu bentuk nyata dari program ini yang sehari – hari hasilnya dapat menambah income mereka. Apalagi mayoritas penduduk miskin berada pada sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya monitoring dan pendampingan juga perlu dilakukan.

Mengurangi kantong kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur.

Di bidang pendidikan selain memberikan subsidi/bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, perbaikan terhadap sarana prasarana pendidikan juga menjadi prioritas dengan fokus pada peremajaan mobiler sekolah, penyediaan toilet sekolah dan rehab sedang berat ruang belajar.

Hal serupa juga di bidang kesehatan. Tidak sebatas perluasan cakupan UHC, perbaikan sarana prasarana Puskesmas dan Pustu menjadi prioritas. Mendorong Nagari agar memperbaiki layanan di Poskesri juga dioptimalkan dengan target satu Nagari Satu Poskesri dan satu Bidan Desa.

Untuk konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah akan fokus pada beberapa lokasi blank spot atau kampung tertinggal, pemantapan akses jalan kabupaten, saluran irigasi dan infrastruktur mitigasi kebencanaan.

Melakukan kolaborasi dan akselerasi membutuhkan keterlibatan multi pihak baik pemerintahan dan non pemerintahan secara bersama tentu akan sangat membantu dalam mencapai tujuan. Untuk mewadahi kolaborasi dan akselerasi itu, di awal tahun 2023 akan digelar Musrenbang CSR untuk membangun komitmen bersama dalam upaya menurunkan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023 dan 2024 mendatang.

“Itulah sekilas bagaimana Pesisir Selatan menyikapi isu kemiskinan berikut strategi yang akan dilakukan ke depan. Tentu dengan mempertajam fokus akan menggeser prioritas sehingga tren pembagian alokasi anggaran tahun 2023 dan pada RKPD 2024 tidak akan seperti tren biasa. Apalagi regulasi yang mengatur dana transfer juga tidak seperti tahun – tahun biasa. Semoga semua pihak berada dalam semangat yang sama untuk segala pencapaian lebih yang mesti kita kejar bersama,” ungkapnya. Mc

More articles

IklanIklanIklan HuT RI

Latest article