Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) minta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar, meninjau kembali rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2023.
Jika tidak memungkinkan, maka agenda tersebut tidak usah dilaksanakan.
” Pemerintah provinsi telah merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan Poprov 2023, kendalanya adalah, Dispora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar belum sejalan, jika tidak memungkinkan agenda itu tidak usah dilaksanakan,” kata Supardi saat menjamu atlet silat paraih medali di ajang Pra Popnas dan POMNAS, Sabtu (26/12) di rumah dinasnya.
Dia mengatakan, pada tahun depan ada sejumlah agenda olahraga skala nasional dan daerah, salah satunya kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. kualifikasi PON sendiri akan dilaksanakan pada pertengahan 2023 antara Juli atau Juni, mau tidak mau Porprov harus dilaksanakan pada sebelum lebaran
“Secara persiapan dan padatnya agenda itu tidak memungkinkan, maka pantas untuk ditunda,” katanya.
Dia menyebutkan, Porprov merupakan ajang penjaringan atlet dari seluruh cabang olahraga (cabor) agar bisa mewakili Sumbar pada ajang yang lebih tinggi. Jadi ketika Porprov ditiadakan cabor lah yang memiliki kewenangan untuk mempersiapkan atlet-atlet yang memiliki potensi untuk bisa masuk dalam kontingen Sumbar pada agenda olahraga nasional.
“Tidak sejalannya KONI dengan Dispora merupakan pekerjaan rumah untuk kita bersama, jangan jadikan ini pengahambat pembinaan atlet di Sumbar, “katanya.
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan Porprov itu mesti dilimpahkan kepada KONI Sumbar, namun penyelenggaraannya terancam tidak bisa hanya karena dua lembaga itu tidak sejalan.
