Malang, Dutametro.com – DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2021.
Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda penyampaian hasil pembahasan raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2021 berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang pada senin (27 / Juni / 2022).
Pada rapat kali ini, selain diikuti oleh pimpinan DPRD Kabupaten Malang juga di hadiri wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto. Pada kesempatan tersebut, juru bicara DPRD Drs. Mohammad Fauzi, M.ag menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Malang, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran ( LRA ), laporan operasional, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan.
Mencermati laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2021 pada prinsipnya badan anggaran memberikan apresiasi pada pelaksanaan yang telah sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan, dari sisi pendapatan, kami mengapresiasi usaha sangat maksimal saudara bupati dan perangkat daerah atas capaian target diatas 100%, melihat laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan, badan anggaran menilai menilai bahwa keberhasilan pemerintah kabupaten malang dalam meraih wajar tanpa pengecualian ( wtp ) untuk yang ketujuh kalinya merupakan hasil dari kerja keras dan cermat selama ini dan sudah sepatutnya kita syukuri dan menjadi tantangan bersama diwaktu yang akan datang.
Kemudian ditambahkan, agar kita dapat mempertahankannya untuk temuan-temuan yang masih menjadi catatan badan pemeriksa keuangan (BPK ) merupakan pelajaran dan bahan evaluasi bagi kita semua untuk meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan program, dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Selanjutnya hasil dalam pembahasan badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah Kabupaten Malang terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malang th anggaran 2021 adalah dari sisi, pendapatan, target pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 2021, yang pada apbd awal ditetapkan 3 triliun , terealisasi 4 triliun sehingga terdapat pelampauan pada sisi pendapatan sebesar 103,06 % yang bersumber dari, PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer, pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan setelah dianggarkan, pengeluaran pembiayaan dengan demikian jumlah pembiayaan netto dan sisa lebih pembiayaan anggaran ( silpa ) pada apbd tahun anggaran 2021 sebesar 541 milyar.
Dari hasil pembahasan badan anggaran bersama tim anggaran ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan apbd kabupaten malang tahun anggaran 2021 diantaranya, dalam rangka intensifikasi sumber p a d salah satunya adalah dengan lebih memaksimalkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk piutang daerah.
Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah no 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan aset , agar inventarisasi di masing masing perangkat daerah manakala dinilai sudah tidak layak agar dilakukan penghapusan sehingga, tidak membebani apbd dan tidak terus menerus menjadi temuan BPK.
Kami juga memberikan perhatian serius berkaitan dengan temuan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang terdapat pada beberapa perangkat daerah. dprd kabupaten malang mengharapkan ditahun tahun yang akan datang, catatan kita berkurang dan atau tidak ter ulang di temuan yang sama serta bisa mempertahankan opini atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian ( WTP ).
Kami terus menghimbau untuk melakukan perencanaan yang lebih akurat, efektif, efisien dan tepat guna pada program dan kegiatan dimasing-masing perangkat daerah, untuk mengukur pencapaian visi misi kepala daerah. Disetiap tahun anggaran sesuai indikator, kinerja yang telah ditetapkan pada masing masing perangkat daerah. Selain hal-hal tersebut di atas kami juga memperhatikan serius terhadap berbagai temuan BPK ( atas pemeriksaan sistem pengendalian intern dan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan ) yang terdapat pada beberapa perangkat daerah.
Disisi lain badan anggaran mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan kepada saudara bupati atas terselenggaranya program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021 yang telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan komitmen bersama dalam RPJMD kabupaten malang 2016 – 2021 yang telah menegaskan dan menetapkan 3 strategi umum pembangunan yaitu, menurunkan angka kemiskinan, optimalisasi potensi sektor wisata dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup.
Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa badan anggaran telah menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam forum rapat paripurna sebelumnya, dan fraksi fraksi dprd kabupaten malang, telah memberikan pendapat dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malang tahun anggaran 2021, untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dan fraksi fraksi dprd merekomendasi kan untuk segera di proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pendapat akhir Bupati Malang pada rapat paripurna DPRD dengan agenda persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD Kabupaten Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2021, mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini senin / 27 / 6 / 2022 kita tentunya patut bersyukur bahwasanya, proses penganggaran pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban apbd tahun anggaran 2021 dapat terlaksana dengan baik setelah melalui proses pembahasan serta penyelarasan dengan hasil pemeriksaan b p k dapat disimpulkan bahwa konstruksi realisasi anggaran tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut, pendapatan daerah sebesar 4 trilyun 89 milyard 399 juta 566 ribu 627 rupiah 50 sen, belanja daerah sebesar 3 trilyun, 873 milyard, 441 juta, 16 ribu, 561 rupiah, 90 sen, pembiayaan netto sebesar 325 milyard, 962 juta, 752 ribu 468 rupiah 70 sen, sisa lebih pembiayaan anggaran ( silpa ) sebesar, 541 milyard, 921 juta, 302 ribu 534 rupiah 30 sen, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan perundang undangan, Raperda Kabupaten Malang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malang tahun anggaran 2021.
Hasil persetujuan bersama ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawatimur, untuk dievaluasi sebagai mana tertuang dalam pasal 322 ayat 1 undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hasil penilaian BPK atas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2021 adalah wajar tanpa pengecualian untuk yang kedelapan kalinya ( W T P ).
( teguh / duta metro )
