Pasaman Barat ,dutametro.com.-Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan Bencana BPBD Pasaman Barat Minta Bandara Laban Diaktifkan Kembali.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat berharap Bandara Perintis Laban Kapa Pasaman Barat Sumatera Barat diharapkan bisa diaktifkan kembali.
“Sebab dengan aktifnya Bandara Laban bisa menjadi transportasi alternatif pendistribusian logistik jika Pasaman Barat terisolir saat bencana terjadi,” kata Kepala BPBD Pasaman Barat Armi Nindel didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan Bencana, Zulkarnain kepada awak midia, Selasa (9/5/2023).
Dia menyebut, bahwa Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah rawan bencana seperti gempa, tsunami, longsor, banjir, gunung meletus, puting beliung dan sebagainya yang sulit diprediksi. Oleh karena itu lari dari daerah bencana tidak mungkin, tetapi upaya pemerintah adalah berusaha mengurangi resiko bencana agar tak terjadi banyak korban.
“Selain meminta mengaktifkan Bandara Laban ke pihak terkait Dinas Perhubungan Pasbar, kita juga berharap pemerintah dapat membangun jalur evaluasi di sepanjang pantai Pasaman Barat yg panjang pantainya 152 km yang berada pada Nagari Mandiangain, Nagari Sasak, Nagari Sikilang, Nagari Sikabau, dan Nagari Aia Bangis, yang berpotensi terjadinya tsunami akibat gempa. Daerah kawasan pantai itu dihuni oleh penduduk sekitar 40.000 jiwa, ” tukas Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, pentingnya diaktifkan Bandara Laban dan pembangunan jalan evakuasi sudah berdasarkan kajian resiko bendara BPBD Pasaman Barat dengan tim teknis dan perguruan tinggi.
Saat ini pada tahun 2023 pihak BPBD akan melaksanakan program pemasangan papan menunjuk arah jalur evaluasi tsunami di dua titik yg merupakan tempat wisata di Pasaman Barat yaitu Nagari Tanah Koto Tinggi Sikabau dan Nagari Sasak tepat di kawasan objek wisata Pohon Seribu.
Pihaknya saat ini, juga sedang menyusun perencanaan dokumen kajian resiko bencana, yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP).
Adapun kajian rawan bencana di Pasaman Barat yakni sebanyak 11 jenis kebencanaan yakni, gempa, tsunami, banjir, longsor, gunung meletus, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, kebakaran hutan lahan, angin puting beliung, cuaca eksrim, gelombang eksrim/ abarasi pantai, akan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan guna mengurangi resiko bencana.
“Artinya dengan adanya dokumen Kawasan Rawan Bencana (KRB) itu kita akan tahu memetakan wilayah rawan bencana pada 11 Kecamatan untuk menentukan kebijakan arah pemerintah daerah dalam pencegahan bencana di Pasaman Barat, Insya Allah bulan Juni ini dokumen itu telah selesai dan bakal diajukan kepada pihak yang berkompeten” jelas Zulkarnaini.
Penyinggung keberadaan alat pendeksi tsunami (warning sistem) 9 titik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat Zulkarnain mengakui memang sudah tidak aktif lagi.
“Alat itu adalah milik BPBD Provinsi, dan pemeliharaannya juga berapa pada BPBD Provinsi Sumbar dan telah kita koordinasikan,” kata Zulkarnaini.
Berbicara soal keberadaan selter Padang Harapan Jorong Maligi, Jorong Sikilang Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sedang dalam pengerjaan.
Lebih jauh Zulkarnain menyebutkan, bahwa BPBD berdasarkan Pemendagri No 101/ 2018 Tentang Urusan Kebencanaan, BPBD mempunyai tiga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni, Pelayanan Informasi Kebencanaan, Pencegahan dan Kesiapasiagan, dan Eevakuasi Terhadap Bencana Alam.
“Disamping BPBD sebagai pemangku pelayanan standar minimal juga sebagai penunjang bagi OPD teknis terkait dalam penanganan kebencanaan. Oleh karenanya penanganan kebencanaan diperlukan sinergitas antar OPD dan stakeholder terkait guna membangun sarana pengurangan resiko bencana,” imbuh Zulkarnain (*)
