Agam, Dutametro.com – DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Agam atas Nota Bupati Agam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, di Aula Utama DPRD setempat, Kamis (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Risman. Turut hadir Pjs. Bupati Agam Dr. Endrizal, Forkopimda, Asisten, dan Kepala OPD serta undangan lainnya.
Pada kesempatan itu seluruh Fraksi DPRD Agam menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD TA 2025, dimulai dari Fraksi PKS disampaikan oleh juru bicaranya, Asrizal yang menyampaikan sejumlah pandangan terkait RAPBD 2025. Di antaranya, menyoroti batas toleransi yang ditentapkan pemerintah daerah terkait defisit anggaran. Pihaknya menyebut, Agam mengalami defisit murni sebesar Rp117 milyar.
“Apabila defisit sudah melebihi target yang dibolehkam, bagaimana langkah mengatasi hal tersebut, mohon dijelaskan,” ujarnya.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi PAN, Zulpardi juga menyoroti hal yang sama yakni terkait usaha konkrit pemerintah daerah dalam menutupi defisit murni. Fraksi PAN juga menitipkan harapan agar soal rencana kerja kepada organisasi perangkat daerah.
“Kami berharap dalam penyusunan rencana kerja, jangan hanya didasari pada rutinitas, namun tingkatkan ke arah kreatif dan efektif seperti memperluas akses pelaku ekonomi di daerah,” paparnya.
Sementara itu, Zelman selaku juru bicara Fraksi Nasdem, mengingatkan bupati untuk segera menyurati Kemendagri terkait penerbitan pedoman/petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.
“Sampai saat ini pendoman penyusunan APBD 2025 belum ada dari Kemendagri, untuk itu kami mengingatkan untuk menyurati pihak Kemendagri, sehingga pelaksanaan APBD 2025 dapat terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Kemudian Fraksi Demokrat, yang disampaikan oleh Jondra Marjaya menyoroti soal realisasi APBD 2025 yang mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana Gunung Marapi. Fraksi Demokrat menilai hal ini sangat perlu ditekankan kembali pemerintah daerah karena bencana telah menimbulkan penderitaan dan kerugian masyarakat.
Fraksi Gerindra, melalui juru bicaraya Nesi Harmita menyebut perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang di Kawasan Masjid Sirah. Sehingga masjid ini benar-benar representatif dan menjadi icon pariwisata rohani di Agam.
Kemudian, juru bicara Fraksi PPP, Hardianto meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi Golkar, Hanura, PBB dan PKB menyampaikan pandangan umum secara tertulis kepada sekretariat.
(Humas DPRD Agam)
