Padang – Universitas Negeri Padang (UNP) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Senin, (26/8). Bertempat di Ruang Sidang Senat, Rectorate and Research Center UNP, acara ini mengambil tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Negeri Padang.”
Dihadiri oleh para pemimpin universitas, termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Dekan, Ketua Program Studi, serta mahasiswa, FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II UNP, Prof. Dr. Ir. Remon Lapisa, S.T., M.T., M.Sc., yang mewakili Rektor UNP. Dalam sambutannya, Prof. Remon menggarisbawahi pentingnya acara ini sebagai langkah strategis UNP dalam meningkatkan transparansi.
“Kami merasa sangat bersyukur atas kesempatan berharga ini untuk berdiskusi langsung dengan Ketua Komisi Informasi Pusat. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat komitmen kita terhadap keterbukaan informasi publik,” ujar Prof. Remon. Ia menambahkan bahwa diskusi ini akan menjadi ajang untuk memperdalam pemahaman tentang transparansi yang harus dijalankan oleh institusi pendidikan.
FGD ini dimoderatori oleh Sekretaris UNP, Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si., dan menghadirkan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, Syawaluddin, M.H., sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Syawaluddin memberikan apresiasi tinggi kepada UNP yang telah dinobatkan sebagai salah satu perguruan tinggi paling informatif di Indonesia. Ia juga menantang UNP untuk masuk dalam 10 besar kampus paling transparan dan informatif secara nasional tahun ini.
“Dengan energi dan komitmen yang luar biasa dari seluruh civitas akademika, saya yakin UNP bisa menembus 10 besar kampus paling transparan dan informatif di tingkat nasional,” tegas Syawaluddin.
Lebih lanjut, Syawaluddin menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah kunci dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan PPID Pelaksana memegang peran penting dalam menentukan informasi mana yang harus dibuka kepada publik. “Kampus harus terus berinovasi dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mahasiswa,” tambahnya.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, menurut Syawaluddin, tidak hanya mencerminkan transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi.
Acara ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif, di mana peserta berkesempatan untuk menyampaikan pandangan dan bertanya mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan kampus. Sesi ini menghasilkan banyak ide dan strategi baru yang dapat diterapkan untuk memperkuat transparansi dan komunikasi antara universitas, mahasiswa, dan masyarakat.
Melalui FGD ini, UNP diharapkan dapat terus memperkuat komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkokoh reputasi universitas sebagai institusi yang transparan dan akuntabel. (ab/Humas)
