Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Jawa Barat (Jabar) tak bisa disebut ecek-ecek, justru se Indonesia mesti belajar ke sini, sok atuh belajar KIP ke Diskominfo Jabar saja.
Prestasi Jawa Barat di sektor KIP sudah terbukti, 2022 ini Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Jawa Barat nomor satu nasional Prediket INFORMATIF dengan nilai nomor dua setelah Jawa Tengah dari penilaian Komisi Informasi (KI) Pusat.
Senin, 19/12-2022, pengelola KIP di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD (Setwan) Sumbar samperin Diskominfo Jabar.
Deny Suryani, Pendika Saputra (ayah), Rike Okia didampingi Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi dan Yudaningsih Komisioner KI Jabar dibuat terpana melihat performace pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Pemprov Jawa Barat.
Adalah Yulia staf PPID Utama Pemprov Jabar yang sharing terkait studi tiru jajaran PPID Pelaksana Setwan DPRD Sumbar.
“Masak sih OPD di Sumbar baru satu yang informatif dan itu Setwan pula,” ujar Yulia terkejut begiru tahu penilaian KI Sumbar 2022 dari 51 OPD hanya Setwan berlabel INFORMATIF.
Yulia mengakui mengkolaborasikan kerja KIP di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), PPID Utamanya harus bawel, harus nekat menerobos ke pimpinan do OPD itu.
“Betul, yang perlu itu ada kemauan kalau nggak sulit menerapkan KIP maksimal,” ujar Denny.
Komsioner KI Jabar Yudaningsih mengatakan kemaun dan komunikasi adalah tiang kuat keterbukaan informasi publik di Jabar seperti saat ini.
“Kata penting dan bermakna itu hasil buruk yang lalu, jangan mau diulang di waktu sekarang dan mendatang, biar hasil buruk jadi kenangan aja,” ujar Yudhaningsih.
PPID Utama Pemprov Jabar beruntung punya pengelola seperti Yulia dan tim.
“Saya terkesima melihat mereka yang PNS milenial ini bekerja, pengisian quisioner KI Pusat saja, saya lihat Yulia dan tim enjoy aja, terpenting saya ingatkan cek and cek jangan sampai ter-submit itu isian,” ujar Yudhaningsih
Yudhaningsih mengakui kalau Tim Yulia ini mau berkoordonasi dan berkomunikasi degan KI Jabar.
“Satu yang pasti, Teh Yulia dan tim tak pelit berbagi soal KIP ke badan publik apa saja, sok atuh belajar KIP itu ke Jabar aja,” ujar Yudhaningsih.
Sementara Adrian Tuswandi mendampingi PPID Pelaksana Setwan DPRD Sumbar mengakui capaian perfect PPID Utama Pemprov Jawa Barat, tidak lepas dari pemahaman pentingnya KIP berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Selain itu jajaran PPID Utama dan PPID Pelaksana di OPD memahami gestur dari Gubernur Jabar pak Ridwan Kamil, yang gunakan KIP untuk berdialog dengan publik, lewat perangkat media sosial maupun aplikasi yang diciptakan untuk memperkuat visi dan misi keterbukaaN informasi publik di Jawa Barat,”ujar Adrian.
Denny, Ayah dan Rike pun keluar dari ruangan memiliki semangat dan tekad, capaian INFORMATIF Setwan DPRD Sumbar harus disegel sampai kapan pun.
“Salam Katerbukaan, ” ujar Denny. (***)
