Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan keseriusannya dalam penanganan masalah stunting. Komitmen ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama dalam penurunan stunting di Solok Selatan oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Bupati Solok Selatan H. Khairunas mengatakan pemerintah secara bersama-sama mengupayakan solusi terbaik untuk pencegahan dan penanganan stunting. Upaya tersebut telah dilakukan mulai dari tingkat nagari, kecamatan, hingga dibahas ke tingkat kabupaten.
“Masalah stunting di Kabupaten Solok Selatan perlu mendapat perhatian kita semua, apalagi situasi masyarakat yang diperburuk oleh pandemi yang menyebabkan masyarakat ragu mendatangi posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan anak, ditambah dengan naiknya angka pengangguran dan PHK yang menyebabkan penurunan kualitas pangan keluarga,” kata Khairunas dalam rembuk stunting tingkat kabupaten, di Hotel Pesona Alam Sangir, Senin (28/11/2022).
Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gizi di masa kehamilan. Sehingga kondisi berdampak pada perkembangan janin.
Padahal seribu hari pertama kehidupan menjadi waktu terpenting dalam perkembangan pertumbuhan anak.
Menurut data, lanjut Bupati, dari pengukuran panjang badan (PB)/tinggi badan (TB) balita di Solok Selatan, dari 10.666 balita, terdapat 3,4% atau mendapai 340 balita dalam keadaan stunted atau PB/TB tidak sesuai dengan perkembangannya.
“Artinya dari 10 ribu balita Solok Selatan 340 diantaranya terancam stunting,” imbuhnya.
Untuk itu, pada 2023 mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan sebanyak Rp 27,98 miliar dari APBD untuk 17 program dari tujuh dinas terkait untuk penanganan stunting.
Dalam melaksanakan program ini, Bupati mengharapkan kualitas data bisa dipenuhi sehingga program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran. Sehingga perlu dilakukan perbaikan data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas, dan akurasi data.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda mengatakan dalam penanganan stunting dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak, tanpa terkecuali.
Perhatian sudah harus diberikan sejak sebelum pasangan menikah dan memutuskan untuk memiliki anak. Kemudian pemenuhan gizi dalam kandungan juga perlu diperhatikan, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari Departemen Agama hingga di dinas-dinas lainnya.
“Stunting ini tanggungjawab bersama, tidak bisa satu atau dua dinas saja. Kalau DP2KB,PP&PA dan Dinas Kesehatan itu setelah terjadi, sebelum itu terjadi butuh bantuan dari para bidan untuk menyampaikan pemahaman. Makanya sekarang banyak kita dorong program pemerintah untuk mengingatkan masyarakat,” paparnya.
Adapun kegiatan rembuk yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten secara terintegrasi. Kemudian untuk membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.
Rembuk ini dihadiri oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Solok Selatan, camat, Kepala Puskesmas, wali nagari, dan tim ahli stunting Solok Selatan. (Med)
