Presiden, Joko Widodo bersama Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022.
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Padang Panjang, Zulkifli, SH, di ruang VIP Balai Kota, Senin (29/11).
Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah harus menunjukkan aksi nyata terhadap komitmen pada green dan sustainable ekonomi.
“Selain itu, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural,” ucapnya.
Dikatakannya, ada enam kebijakan utama yang harus difokuskan di tahun 2022. Yaitu pengendalian Covid-19, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, peningkatan SDM yang unggul, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Serta reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.
“Di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid-19. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” sampainya.
Sementara itu, Zulkifli kepada Kominfo menyebutkan, ketika DIPA ini telah sampai ke tangan pengelola anggaran, secepatnya akan ditelaah, diteliti dan dipelajari. Agar ketika masuk Januari 2022, para pengelola anggaran sudah siap mengeksekusi penggunaan anggaran 2022 ini, terutama dalam membangkitkan perekonomian. (andes)
