Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, diharapkan minim terjadi pelanggaran.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024, di Aula Bawaslu, Jumat (11/2).
“Kita berharap untuk pemilu dan pilkada serentak ini, sedikit terjadi pelanggaran dan sangat diharapkan tidak terjadi pelanggaran,” ujar Sonny.
Sonny mengimbau kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) agar netral selama persiapan dan pemilihan saat pemilu ataupun pilkada. Pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada semua ASN terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak.
“Perlu kita berikan sosialisasi dan edukasi kepada ASN terkait rambu-rambu pelaksanaan pemilu dan pilkada. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan seorang ASN,” tuturnya lagi.
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Padang Panjang, Darusmar Hendra, SE.I, saat membuka rakor menyebutkan, kerja sama antara semua stakeholder yang terkait, bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran saat pemilu dan pilkada.
“Kita berharap kerja sama dari kita semua, agar pelaksanaan pemilu dan pilkada ini bisa sukses,” ucapnya.
Sebelumnya, Bawaslu juga sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi kepemudaan beberapa saat lalu. Ini juga diharapkan bisa membantu pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024.
“Rakor ini merupakan langkah awal dan komitmen bersama untuk menyukseskan pemilu dan pilkada 2024. Dengan adanya satu pemahaman, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman antarpihak,” terangnya.
Rakor dihadiri pihak terkait di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Polres Padang Panjang, dan Kejaksaan Negeri. (shintia)
