Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi beberapa hari lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat laksanakan High Level Meeting (HLM) di Exellence Room, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (1/9).
HLM dipimpin Gubernur, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P Datuak Marajo, dihadiri kepala Perwakilan BI Sumbar, pimpinan OPD Pemprov, bupati dan wali kota se-Sumbar atau pejabat yang mewakili.
Pemko Padang Panjang diwakili Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si dan Analis Perekonomian, Chandra Erfiko, S.E selaku Sekretariat TPID Kota Padang Panjang.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, persoalan moneter Indonesia saat ini dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, pemulihan ekonomi pasca Covid-19 menyebabkan tingginya permintaan berbagai komoditas. Namun, tingginya permintaan tersebut belum diiringi ketersediaan pasokan komoditas. Kedua, perang Rusia-Ukraina sangat mempengaruhi harga berbagai komoditas global, terutama komoditas pangan dan komoditas energi.
“Realisasi inflasi Sumbar hingga Juli 2022 tercatat sebesar 1,22% (month-to-month/mtm), 6,49% (year-to-date/ytd) dan 8,00% (year-on-year/yoy) dengan peringkat kedua inflasi tertinggi di kawasan Sumatera dan secara nasional. Komoditas penyumbang andil inflasi terbesar yang sering muncul hingga Juli 2022 adalah cabai merah, bawang merah, rokok kretek, ikan tongkol dan angkutan udara,” ungkapnya.
Berdasarkan perkembangan harga komoditas pangan yang terpantau dalam Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Sumbar memiliki tiga komoditas dengan harga tertinggi di kawasan Sumatera. Yaitu beras (Rp13.700), daging ayam ras (Rp42.550) dan daging sapi (Rp145.000).
“Inflasi Volatile Foods di Sumbar tercatat mencapai 19,55% pada Juli 2022. Untuk inflasi Administered Price di Sumbar mencapai 9,19%. Kedua inflasi tersebut yang menjadi penyumbang terbesar tingginya inflasi di Sumbar hingga Juli 2022,” sebutnya.
Dikatakan, sesuai arahan presiden dalam rakornas pengendalian inflasi pada 23 Agustus lalu, maka dicanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian sisi suplai secara integratif, masif dan berdampak nasional dalam pengendalian komoditas pangan yang sangat diperlukan masyarakat dengan tujuh program unggulan.
“Di antaranya optimalisasi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk operasi pasar dan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH), serta untuk menjaga daya beli. Perluasan kerja sama antardaerah, optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis atau subsidi ongkos angkut. Perkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya. Gerakan tanam cabai di pekarangan, dan implementasi replikasi best practices pengembangan klaster cabai). Peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprodi. Penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi, data dan informasi pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” paparnya.
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian inflasi daerah dalam rangka GNPIP, maka harus ditindaklanjuti dengan beberapa langkah pengendalian inflasi daerah di kabupaten/kota. Yakni HLM TPID/komunikasi publik, operasi pasar murah, pemberian bantuan bibit, gerakan memproduksi dan menggunakan pupuk organik, penyaluran alsintan, saprodi dan dukungan digital farming, pengembangan sentra produksi/food estate, subsidi ongkos angkut, peningkatan koordinasi TPID-Satgas Pangan, dan inovasi pengendalian inflasi lainnya.
Mahyeldi mengingatkan, agar setiap daerah dapat meningkatkan hasil produksi pangan di daerah masing-masing dan menjaga ketersediaan stok pangan strategis di daerah untuk menghindari kelangkaan. Meningkatkan jumlah uang ke dalam, maksudnya pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pemasukan daerah melalui berbagai sektor ekonomi seperti pariwisata, dan lainnya. Meningkatkan penyaluran fasilitas kredit usaha untuk UMKM (KUR) kepada masyarakat, terutama sektor pertanian.
Sementara itu, Sekdako Sonny mewakili Wali Kota Padang Panjang mengatakan, sesuai arahan yang diberikan gubernur yang menjadi perhatian untuk daerah ini adalah lalu lintas yang melewati Kota Padang Panjang beberapa waktu belakangan sangat rawan. Ini disebabkan berbagai faktor, seperti cuaca dan kondisi kendaraan berat yang melewati jalur tersebut.
“Perlu menjadi perhatian bersama terhadap kelayakan kendaraan berat dan tonase kendaran berat tersebut. Hal itu juga akan mendukung kelancaran distribusi bahan pangan di daerah,” ujarnya.
Sonny berharap bantuan dari Pemprov untuk kembali menempatkan alat berat di kawasan Silaiang Kariang untuk menanggulangi jika terjadi bencana longsor.
Selain itu, katanya, untuk gerakan menanam cabai di pekarangan rumah sudah dicanangkan di Kota Padang Panjang, tapi masih terkendala dengan anggaran. “Diharapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk mendukung gerakan tersebut di daerah. Ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung ketersediaan pasokan di daerah,” tuturnya. (rilis/cigus)
