Arosuka.dutametro.com – Bupati Solok Capt.H.Epyardi Asda menghadiri rapat koordinasi inspektur daerah seluruh Indonesia secara Virtual, Rabu, 25 Januari 2023, diruang rapat sekretaris daerah kabupaten Solok.
Hadir pada kesempatan itu mendampingi Bupati Solok, Sekda Medison, Forkompimda kabupaten Solok, Asisten I, Syahrial, Kadis Kominfo Teta Midra, dan Inspektur daerah pada kesempatan itu diwakili oleh sekretarisnya Dery Akmal.
Sementara itu hadir secara virtual Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Jaksa Agung, Burhanuddin, Kabareskrim Polri, para Gubernur, Bupati, Walikota, para inspektur, Kapolda, Kajari, Kajati, dan Forkompimda se Indonesia.
Rapat koordinasi para inspektur ini adalah tindak lanjut 8 poin arahan Presiden RI pada Rakornas di Sentul pada beberapa hari yang lalu. Dan sekaligus penandatangan MOU antara tiga lembaga yakni, Mendagri, Jaksa Agung, dan Polri, papar Inspektur Jendral Kemendagri, Tomsi Tohir dalam Vidcon tersebut.
Menurut Tomsi Tohir, peserta yang hadir sebanyak 700 orang, terdiri dari Irjen Kementerian dan lembaga, serta seluruh inspektur kabupaten dan kota. Sementara itu peserta yang hadir secara virtual sebanyak 902 peserta, terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, Kejaksaan, Polri, dan lainnya.
Menurut Jaksa Agung RI, MOU yang disepakati itu adalah dalam rangka mensinergikan langkah langkah antara inspektorat, APH, dan APIP. Ditegaskannya pada para Kajati dan Kajari agar jangan melakukan sesuatu diluar tugas, dan diharapkannya ada pengawasan dari masyarakat.
Sementara itu menurut Mendagri, rapat koordinasi yang dilaksanakan merupakan Follow up dari rapat Forkompimda se Indonesia beberapa hari yang lalu si Sentul Bogor yang dihadiri lebih kurang oleh 4.500 peserta.
Mendagri mengatakan, sesuai arahan presiden yang paling utama adalah pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga ditengah situasi global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi saat ini 5.72% dan merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan inflasi berada pada angka 5,51%, dari angka itu dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga barang dan harga jasa masih minim.
Modal utama kita adalah APBN dan APBD. APBN ditahun 2023 diproyeksikan sebesar 3.016 triliun yang bersumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain lainnya. Dari 3.016 triliun, 814 triliun ditransfer ke daerah baik salam bentuk DAU, dana bagi hasil, dana insentif daerah yang berprestasi, sana otonomi khusus, dan lain lain, sebut Mendagri. (F.Siska)
