Taliabu | dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu resmi memulai tahapan strategis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Lama, Kota Bobong, Jumat (28/02/2026).
Wakil Bupati La Ode Yasir dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan dokumen RKPD 2027 harus meninggalkan pola kerja lama yang bersifat asumtif. Setiap program yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata dia, wajib didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi di lapangan.
Hal tersebut dinilai penting agar alokasi anggaran yang terbatas dapat dikelola secara efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini harus melahirkan solusi konkret agar Kabupaten Pulau Taliabu mampu sejajar dengan daerah lain,” ujar La Ode Yasir.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi capaian program, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana pemerintah pusat, sebagai syarat utama dalam evaluasi perencanaan tahun ini.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda, Silvester Stevi Wandan, S.Hut., mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan sinkronisasi terhadap seluruh usulan program.
“Bappeda berkomitmen memastikan tidak ada lagi perencanaan yang disusun tanpa indikator kinerja yang jelas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan tahun 2027 akan diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pemerataan pendidikan. Pemerintah daerah juga mencatat adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan dan perbaikan infrastruktur sekolah.
Selain itu, penanganan stunting yang menunjukkan tren penurunan tetap menjadi prioritas. Intervensi lintas sektor dinilai penting guna memastikan target nasional dapat tercapai tepat waktu.
Silvester menambahkan, forum konsultasi publik ini bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang strategis untuk menyatukan data dan menyelaraskan program OPD dengan prioritas pembangunan daerah.
“Setiap rupiah anggaran harus berdampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, verifikasi berbasis data yang valid dan realistis menjadi harga mati dalam penyusunan RKPD kali ini,” ujarnya.
Melalui perencanaan yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu optimistis dapat mendorong kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dukungan data yang kuat, pembangunan infrastruktur, termasuk akses jalan di wilayah selatan serta pembenahan layanan publik, diharapkan berjalan lebih terarah dan akuntabel mulai tahun 2027. (Jak)
