Jakarta Pusat,Dutametro.com.-Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Komitmen ini disampaikannya dalam Pidato Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional—yang akan segera dibentuk—untuk mempelajari bagaimana kita bisa, tidak harus langsung, tetapi secepat mungkin menghapus sistem outsourcing,” tegas Prabowo.
Namun, Prabowo juga mengingatkan pentingnya sikap realistis dalam mengambil kebijakan. Ia menegaskan bahwa kepentingan investor tetap perlu dijaga agar keberlangsungan industri tetap terjamin.
“Kalau mereka (investor) tidak berinvestasi, tidak ada pabrik, maka kalian juga tidak bisa bekerja,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyambut baik usulan pemimpin serikat buruh untuk mempertemukan pekerja dan pengusaha secara langsung. Ia berjanji akan mengadakan pertemuan antara 150 pimpinan serikat buruh dan 150 pemimpin perusahaan di Istana Bogor.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha: ‘Saudara-saudara tidak boleh hanya ingin kaya sendiri tanpa memastikan para pekerja juga bisa hidup layak’,” ucapnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam. Pemerintah, katanya, terus berjuang memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, serta bantuan tunai langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan saya telah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk membantu rakyat miskin. Tapi kita harus pastikan bantuan ini tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak justru ikut menerima,” tandasnya.
Dalam peringatan Hari Buruh tersebut, hanya tiga konfederasi serikat pekerja yang berdiri bersama Prabowo, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Sementara itu, kelompok serikat buruh lainnya serta aliansi masyarakat sipil memilih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
