Dutametro.com.-Rapat Paripurna,DPRD Sumbar Sampaikan Capaian Kinerja,DPRD atas tanggapan Gubernur dan menunggu penjadwalan di Badan Musyawarah untuk pembahasan ketahap berikutnya.
“Sementara untuk Ranperda tentang Perhutanan Sosial, setelah dilakukan harmonisasi oleh Bapemperda, sedang menunggu penjadwalan di Badan Musyawarah untuk ditetapkan menjadi usul inisiatif DPRD dan dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya,” katanya.
Disamping melakukan harmonisasi terhadap dua ranperda usul inisiatif, DPRD melalui Bapemperda juga sedang melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap Ranperda konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah, karena merupakan ranperda diluar Program Pembentukan Perda.
“Saat ini prosesnya sedang dalam pembahasan dan menunggu keputusan seluruh fraksi-fraksi untuk dilanjutkan ketahap pembahasan di komisi atau panitia khusus,” katanya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanan fungsi anggaran, DPRD bersama TAPD dan mitra kerja telah melaksanakan rapat diantaranya, rapat kerja komisi-komisi bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2022 dan rencana kegiatan Tahun 2023, rapat dalam rangka evaluasi pencapaian target pembangunan kinerja daerah dan arah kebijakan anggaran tahun 2024, rapat kerja dalam rangka mengevaluasi serapan anggaran APBD Triwulan I Tahun 2023.
“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada masa persidangan kedua tahun 2023, Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan pengawasan terhadap bagi hasil Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang.
Evaluasi terhadap kerja sama dengan Novotel Bukittinggi, rapat kerja dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK terhadap hasil pemerikasaan kepatuhan terhadap belanja daerah, rapat Kerja terkait rencana penurunan status Bandara Minangkabau menjadi Bandara Nasional,” ujarnya.
Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap pemberian Beasiswa PT. Rajawali, pembahasan LKPJ kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang saat ini masih berlangsung, serta kegiatan pengawasan lainnya melalui komisi-komisi dan Bapemperda yang rutin dilaksanakan seperti pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari perda tersebut.
Disamping itu juga dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, dimana pengawasan dilaksanakan dalam bentuk rapat maupun kunjungan kerja lapangan.
Kemudian DPRD juga telah melakukan kegiatan yang merupakan kewenangan baik eksternal maupun internal diantaranya.
Melaksanakan uji kelayakan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi periode 2023-2027, pembentukan Panitia Khusus pembahasan kode etik, melakukan bimbingan teknis serta melaksanakan sosialisasi perda.
Lebih lanjut Supardi menyampaikan, dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang telah ia sampaikan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan, yakninya terkait kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan perda perlu lebih ditingkatkan.
Agar 13 target kinerja Propemperda tahun 2023 dapat dicapai mengingat saat ini baru satu ranperda yang telah ditetapkan yaitu Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2 ranperda dalam tahap fasilitasi serta 1 ranperda masih dalam lanjutan pembahasan.
Sekaitan hal ini, pada masa persidangan ketiga tahun 2022/2023, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong OPD terkait untuk segera menyampaikan usul pembahasannya kepada DPRD.
“Adapun untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah cukup banyak memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait. Dalam hal ini, DPRD berharap agar progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait juga disampaikan dan diinformasikan kepada DPRD,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah
Hal ini karena, akan ada pembahasan beberapa Ranperda, yaitu Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Perhutanan Sosial, Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat, Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat, dan Ranperda tentang Tanah Ulayat.
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, jelas dia, berkomitmen penuh untuk terus mendukung seluruh agenda dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan semoga seluruh agenda dan kegiatan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 ini dapat berjalan lancar dan sukses.
“Agar keseluruhan agenda itu dapat kita laksanakan dengan baik dan tepat waktu, maka koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD perlu lebih ditingkatkan sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Tantangan yang akan kita hadapi akan semakin tinggi sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat. Tanpa dukungan dari DPRD, pemerintah daerah tidak akan dapat mengatasi semua persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” tukasnya.
