Bengkulu, DM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Inpres yang ditandatangani di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025 lalu tersebut, mengamanatkan para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, hingga bupati/wali kota untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Menindaklanjuti hal ini, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu.
Dikatakannya, dikumpulkan seluruh OPD untuk mengetahui berbagai program unggulan dalam rangka menyukseskan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota.
“100 hari kerja ini benar-benar menjadi perhatian, karena inilah titik awal kerja Dedy – Ronny,” jelas Dedy.
Lebih lanjut, pemangkasan anggaran yang tidak efisien nantinya digunakan mendukung program pembangunan di Kota Bengkulu.
“Kita akan bangun jalan, bangun drainase, bangun sekolah. Kita akan bangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, termasuk lampu jalan,” tuturnya.
Hal ini telah dibuktikan dengan upaya renovasi pasar Barukoto hingga normalisasi drainase yang menyebabkan banjir dan hal lainnya.
“Semua akan kita tuntaskan,” tegasnya.
Setelah pemaparan seluruh OPD akan ada pakta integritas OPD dengan isi pertama siap melaksanakan perintah Walikota. Kedua, siap merespon keluhan masyarakat. Ketiga, siap menerima bantuan anggaran dari pusat. Keempat, siap diberikan sanksi jika tidak tercapai.
Sebagai informasi, pemaparan program prioritas dilakukan oleh Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta Dinas Lingkungan Hidup. (R)
sumber: mckb
