Padang,dutametro.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan nota pengantar terkait dua rancangan peraturan daerah (ranperda). Rancangan tersebut mencakup perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Sumbar.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar pada Selasa, 5 Agustus 2025. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nanda Satria, didampingi Ketua DPRD Drs. H. Muhidi, M.M, dan dihadiri Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, anggota dewan, serta sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat dijelaskan bahwa perubahan APBD 2025 menjadi instrumen penting agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi terkini. Sementara itu, ranperda tentang penyertaan modal daerah dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha, terutama sektor UMKM.
Nanda Satria menegaskan, rapat ini merupakan bagian dari upaya memastikan keuangan daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Agar BUMD mampu bersaing dan berfungsi optimal, dibutuhkan dukungan modal yang kuat dan berkelanjutan. PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) misalnya, menjadi penopang penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui layanan penjaminan kredit. Setelah perusahaan tersebut resmi berbentuk perseroan daerah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2024, langkah berikutnya adalah memperkuat permodalannya melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Menurut Nanda, tanpa tambahan modal yang memadai, BUMD berisiko terhambat dalam inovasi, pengembangan produk, hingga transformasi digital. Karena itu, penyertaan modal dipandang bukan sekadar beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi Sumatera Barat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Vasco Ruseimy menekankan pentingnya kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran. Ia berharap kedua ranperda ini bisa segera dibahas dan disahkan, sehingga program strategis yang direncanakan dapat segera dilaksanakan.
