Padang, Dutametro.com – Dewan Pers terus berupaya meningkatkan kualitas peliputan media, baik cetak maupun elektronik, menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Salah satu langkahnya adalah dengan menggelar “Workshop Peliputan Pemilu & Pilkada 2024″ di Provinsi Sumatera Barat. Acara ini akan diadakan pada Kamis, 5 September 2024, di Hotel Santika Premiere, Kota Padang, dengan mengundang berbagai elemen terkait dalam proses demokrasi.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam pembukaan acara tersebut menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga integritas proses demokrasi. Menurutnya, pers harus mampu memberikan informasi yang akurat dan tepat agar tidak terjadi misinformasi atau bahkan kekurangan informasi. “Pers punya tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang jelas dan proporsional, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai Pemilu dan Pilkada,” kata Ninik.
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden telah selesai dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Saat ini, hasil resmi perhitungan suara masih ditunggu untuk menetapkan presiden terpilih. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak pada 27 November 2024 di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Ini adalah pertama kalinya Pilkada diselenggarakan secara serentak di semua daerah otonom di Indonesia, sebagai amanat dari UU No. 10 Tahun 2016.
Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, Dewan Pers melihat peran vital media dalam mencegah penyebaran hoaks dan berita palsu yang kerap muncul di masa-masa krusial seperti ini. “Ruang publik harus tetap sehat dan bebas dari berita yang menyesatkan,” tegas Ninik.
Dalam workshop ini, sejumlah topik penting akan dibahas untuk membantu insan pers memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada. Salah satunya adalah peran pers dalam mengajak masyarakat berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilu.
“Pemberitaan yang edukatif bisa menjadi alat bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prosedur,” lanjut Ninik. Ia juga menyebutkan bahwa pemberitaan yang baik mampu membantu masyarakat dalam menentukan pilihan politik dengan lebih bijak.
Berikut daftar narasumber yang akan hadir dan topik yang akan mereka bahas:
1. **Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers** – “Peran dan Tanggung Jawab Pers dalam Peliputan Pilkada 2024.”
2. **Surya Efrimen, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat** – “Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu dan Pilkada 2024.”
3. **Aini, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat** – “Keterlibatan Media dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada.”
4. **Robert Cenedy, Ketua KPI Provinsi Sumatera Barat** – “Pemberitaan Kampanye dan Iklan di Media Penyiaran.”
5. **Pangi Syarwi Chaniago, Praktisi Data** – “Analisis dan Interpretasi Data Survei dalam Pilkada.”
Dewan Pers menyoroti maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang sering muncul menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Informasi yang salah ini tidak hanya merugikan kandidat tertentu, tetapi juga memecah belah masyarakat. Pers harus berada di garis depan dalam menangkal hoaks, memastikan hanya informasi yang valid dan berimbang yang sampai ke publik.
Ninik menekankan pentingnya para jurnalis untuk terus berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh sumber informasi yang tidak jelas. Pers juga harus mampu melakukan kontrol sosial terhadap informasi yang beredar di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, data journalism atau jurnalisme berbasis data sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang lebih terpercaya kepada publik.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk menguatkan profesionalisme wartawan dalam meliput Pemilu dan Pilkada. Dengan penyelenggaraan di 38 provinsi, Dewan Pers berharap insan pers dapat lebih siap dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Peserta workshop terdiri dari unsur media, Forkopimda, penegak hukum, serta penyelenggara Pemilu, dengan tujuan menciptakan sinergi antarstakeholder demi kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Dalam situasi politik yang semakin dinamis, pers harus tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip jurnalistik. Dengan demikian, kita bisa menciptakan Pemilu dan Pilkada yang transparan, jujur, dan adil,” tutup Ninik.
Ns