Padang,Dutametro.com.-Perwakilan tenaga teknis non-ASN Sumatera Barat mengunjungi DPRD Sumbar pada Senin (5/11) untuk menyampaikan keluhan terkait ketidakpastian formasi tes PPPK yang belum tersedia bagi mereka. Para tenaga teknis yang hadir berasal dari Pengurus Korwil Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumbar. Mereka terdiri dari tenaga honorer kategori II dan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar.
Salah satu perwakilan tenaga teknis, Bella, menyampaikan kekecewaannya karena meskipun mereka sudah terdaftar di BKD, tidak ada formasi tes PPPK yang dibuka untuk mereka. Hingga saat ini, hanya tenaga honorer guru yang mendapatkan penerimaan PPPK di Sumbar.
“Saat ini sudah bulan November, tapi kepastian formasi untuk kami belum ada. Bagaimana nasib kami nanti? Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa seluruh tenaga non-ASN di Indonesia harus tertata paling lambat Desember 2024,” ungkap Bella.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menerima kedatangan mereka, menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemprov Sumbar telah berupaya mencari solusi dengan mengunjungi langsung Kementerian PAN-RB. Namun, hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa formasi tes PPPK untuk tenaga teknis non-ASN tidak bisa dibuka.
“Memang untuk formasi tidak bisa lagi dibuka. Namun yang paling penting sekarang adalah memastikan bahwa tenaga teknis non-ASN dapat terus bekerja di tahun 2025 dan seterusnya,” kata Muhidi.
Muhidi menambahkan, DPRD bersama Pemprov Sumbar akan memperjuangkan agar tenaga teknis non-ASN tetap dapat bekerja, misalnya dengan diusulkan untuk terdaftar sebagai tenaga PPPK meskipun dengan status paruh waktu.
“Ini yang akan kami perjuangkan bersama Pemprov Sumbar. Kami ingin memastikan bahwa setelah Desember 2024, para tenaga non-ASN masih bisa bekerja dengan status yang jelas,” ujarnya.
Muhidi juga menjelaskan bahwa pada 24 November lalu, dirinya bersama Asisten III Setdaprov Sumbar dan BKD telah mengunjungi Kemenpan RB. Namun, hasil pertemuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan tenaga teknis non-ASN.
Terkait dengan pembukaan formasi PPPK, Muhidi menyebutkan bahwa karena terbatasnya anggaran APBD, Pemprov Sumbar hanya dapat membuka formasi untuk sekitar 1.200 tenaga honorer, sementara jumlah tenaga honorer yang ada di Sumbar lebih dari 4.000 orang.
“Kami terpaksa melakukannya secara bertahap, dengan harapan pada 2028 seluruh tenaga honorer bisa berstatus ASN,” jelas Muhidi.
Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi tenaga teknis non-ASN, serta memastikan keberlanjutan pekerjaan mereka pasca 2024.
(**)
