LABUHA | Dutametro.com –Kepala Desa Kyowor, Kecamatan Makian diduga menelan Gaji Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama empat bulan berturut-turut pada tahun 2024.
Menanggapi hal tersebut. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) menuntut agar Bupati Kabupaten Halmahera Selatan segera mengevaluasi kinerja Kepala Desa (Kades) Kyowor, Kecamatan Makian.
Dugaan tersebut mencuat setelah informasi yang beredar di kalangan masyarakat setempat mengungkapkan bahwa Kades yang bersangkutan diduga menahan pembayaran gaji kepada staf desa dan BPD tanpa alasan yang jelas.
Selain itu, beberapa sumber internal yang enggan disebutkan namanya juga menyebutkan bahwa Kades Kyowor tersebut terlibat dalam praktek korupsi kecil-kecilan terkait dengan dana desa.
“Kami sebagai organisasi pemuda tidak tinggal diam terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kades Kyowor. Kami mendesak Bupati untuk segera mengambil tindakan tegas, melakukan evaluasi kinerja, dan menindaklanjuti laporan ini agar tidak ada penyimpangan lebih lanjut,” ujar Ketua GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, dalam press rilisnya. Jum’at 7/03/2025.
Menurut keterangan yang diterima, beberapa staf desa dan anggota BPD di Desa Kyowor mengeluhkan penundaan pembayaran gaji mereka terhitung 4 Bulan dari bulan September -Desember Tahun 2024.
Tidak hanya itu, mereka juga mengaku mendapat tekanan dan intimidasi untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
GPM Halmahera Selatan menegaskan bahwa jika benar dugaan ini terbukti, maka tindakan tegas harus segera dilakukan, baik terhadap Kades Kyowor maupun pihak-pihak yang turut serta dalam praktek tersebut.
Hal ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi aparat desa lainnya untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat.
“Jika benar ini terbukti, maka kami meminta Bupati Halmahera Selatan dan Dinas BPMD untuk segera mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami tidak ingin masyarakat terus merasa dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Harmain.
Dengan semakin berkembangnya permasalahan ini, masyarakat berharap agar Bupati Halsel segera turun tangan untuk menjaga integritas pemerintahan desa dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. (Red/Jak)