BOBONG | dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dengan membawa sejumlah agenda penting, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penataan sumber daya manusia (SDM) daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD itu dihadiri langsung oleh Wakil Bupati La Ode Yasir, Penjabat Sekretaris Daerah Hayatuddin Fataruba, para asisten, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, Pemkab Taliabu memaparkan berbagai capaian sekaligus tantangan yang tengah dihadapi. Fokus utama pemerintah saat ini diarahkan pada penguatan kualitas SDM serta percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai krusial bagi pertumbuhan daerah.
Pj Sekda Hayatuddin Fataruba mengungkapkan, salah satu langkah strategis yang tengah ditempuh adalah pengaturan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ditargetkan sebesar 30 persen.
“Ini bukan hanya terjadi di Taliabu, tetapi juga dialami ratusan daerah lain di Indonesia. Kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Tak hanya soal SDM, pemerintah juga mulai memetakan arah pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran 2026. Sejumlah proyek prioritas telah disiapkan, termasuk perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan dari Bogom hingga Dupo dan Dup Kong.
Lebih jauh, Pemkab juga berencana membuka akses jalan baru dari wilayah selatan Taliabu menuju Loseng di kawasan Tabona Sofan. Langkah ini diharapkan mampu membuka isolasi wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, sejumlah proyek vital juga dipastikan terus berjalan, seperti penyelesaian Jembatan Pengahu, pembangunan musala Kejaksaan Tinggi, hingga sistem drainase di sekitar rumah sakit.
“Untuk pekerjaan Penunjukan Langsung (PL), progresnya sudah berjalan sejak Januari lalu,” tambah Hayatuddin.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga mengakui masih adanya persoalan distribusi tenaga pengajar. Saat ini terjadi penumpukan guru di beberapa sekolah, sementara sekolah lain justru kekurangan tenaga pendidik.
Sebagai solusi, Dinas Pendidikan akan melakukan pemetaan ulang agar distribusi guru lebih merata dan proporsional.
Secara teknis, Hayatuddin menjelaskan bahwa satu sekolah dasar idealnya memiliki minimal 10 guru, termasuk kepala sekolah dan guru mata pelajaran tertentu. Sementara di tingkat SMP, kebutuhan guru disesuaikan dengan beban mata pelajaran, sehingga jumlahnya bisa terlihat lebih banyak meski jumlah kelas terbatas.
RDP tersebut juga diwarnai aksi walk-out dari Fraksi PKD. Menanggapi hal ini, Pemkab Taliabu menilai langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang harus dihormati.
Terkait ketidakhadiran Bupati dalam rapat, Hayatuddin menegaskan bahwa tugas telah didelegasikan secara resmi kepada Wakil Bupati dan pimpinan OPD yang berkompeten secara teknis.
“RDP ini adalah ruang diskusi untuk mencari solusi bersama, bukan forum pengambilan keputusan seperti sidang paripurna. Kehadiran OPD justru sangat representatif karena mereka yang menjalankan program di lapangan,” tegasnya.
RDP ini diharapkan menjadi momentum sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong percepatan pembangunan serta menjawab berbagai persoalan strategis di Pulau Taliabu.
(Jk)
