Jakarta | Dutametro.com – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI), melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan Gedung KPK RI pada hari Selasa, 8/9/2025 pukul 10:30 pagi WIB.
Dalam aksi tersebut, kami mendesak agar KPK melakukan monitoring secara menyeluruh, terkait Anggaran Negara yang dikucurkan melalui kementerian PUPR untuk Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah, provinsi Maluku Utara.
Karena kami menduga bahwa pekerjaan Proyek tersebut bermasalah. Sebab, ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran teknis pada pemasangan batu dasar.
“Pemasangan batu dasar yang seharusnya menggunakan campuran semen dan pasir, tenyata fakta dilapangan menunjukkan batu hanya ditumpuk, kemudian diplester asal jadi.” Ujar koordinator Rizal Damola dalam orasinya di Gedung KPK. Selasa, 8/9/25.
Menurut Koordinator dalam orasinya bahwa kami mengindikasikan pekerjaan proyek tersebut adanya manipulatif, sehingga perlu diselidiki oleh penyidik KPK.
“KPK sebagai lembaga Ektra Ordinary Crime, jadi memiliki tanggungjawab terkait pemberantasan Korupsi di Indonesia.” tegas Rizal.
Untuk itu sangat perlu bagi penyidik KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Apalagi anggaran proyek tersebut sangat fantastis mencapai Rp16,9 miliar yang bersumber dari APBN 2025 tersebut.
Jadi kami meminta KPK harus turun tangan melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap ketua Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, dan memeriksa PT Limau Gapi Konstruksi dan CV. Atrium.
“Karena arsitek Konsultan ini dinilai tidak memenuhi standar teknis dalam megerjakan Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah.” pungkasnya. (Jeck)
