Tulang Bawang Barat, Dutametro.com– Program Ketahanan Pangan yang dijalankan Pemerintah Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mulai menuai sorotan publik. Sejumlah penerima manfaat mengaku bantuan yang diterima tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan. Dugaan mark-up anggaran pun mencuat.
Warga mengaku menerima bantuan berupa kambing lokal jenis kacang berusia kurang dari satu tahun, yang diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp1 juta per ekor. Bantuan tersebut diberikan dengan sistem bagi hasil. Namun demikian, jika dibandingkan dengan total anggaran yang dikucurkan, nilai barang dianggap jauh dari yang seharusnya.
“Pas dikasih dulu masih kecil, umurnya belum sampai satu tahun. Mungkin harganya sekitar satu jutaan per ekor, kambing kacang kecil-kecil,” ujar Suparman, warga RK 7, saat ditemui di kediamannya, Rabu (7/5/2025).
Hal serupa disampaikan Maryoto, penerima bantuan lainnya di wilayah yang sama. “Kambing yang diberikan itu kambing kacang. Kalau beli sendiri di pasar, harganya sekitar satu juta per ekor,” ujarnya.
Sujianto, warga RK 4, menambahkan bahwa setiap dusun menerima delapan ekor kambing, yang kemudian dibagikan kepada empat kelompok penerima. “Jenisnya bukan kambing besar, tapi kambing kacang. Umurnya sekitar satu tahun, dan harga pasaran juga sekitar satu juta per ekor,” katanya.
Indikasi Penyimpangan pada Pengelolaan Lumbung Pangan
Sebelumnya, pengelolaan Lumbung Pangan Dana Desa (DD) Tiyuh Tirta Kencana juga diduga bermasalah. Program yang difokuskan untuk pembangunan kolam, kebun, kandang, hingga kegiatan wisata berbasis pertanian (K3W) itu disebut tidak tepat sasaran.
Program Nenemo Mandiri Pangan yang ditujukan untuk mengentaskan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi ini seharusnya menjadi langkah strategis. Namun dalam praktiknya, pengelolaan program justru dipusatkan kepada aparatur tiyuh yang ditunjuk langsung oleh kepala tiyuh, bukan disalurkan secara merata kepada masyarakat.
Tak hanya itu, proses pengadaan barang seperti kolam, kandang, bibit ikan, dan tanaman diduga menyalahi aturan karena dilakukan secara langsung tanpa mekanisme pengajuan penawaran atau kontrak yang jelas. Hal ini melanggar prinsip pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tiga Tahun, Anggaran Ratusan Juta Digelontorkan
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran untuk program K3W selama tahun 2023–2024 mencapai Rp321.552.000. Rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:
Tahun 2023:
- Peternakan: Rp101.775.000 (64 unit kandang dan alat produksi)
- Tanaman Pangan: Rp39.121.000 (8 unit alat produksi dan pengolahan)
- Perikanan: Rp15.825.000 (1 paket bibit dan pakan)
Tahun 2024:
- Greenhouse Hidroponik: Rp40.531.000
- Tempat Penyemaian Bibit: Rp30.325.000
- Bibit Sayuran: Rp14.000.000
- Perikanan: Rp79.975.000
Respons Aparat Tiyuh: Belanja Diserahkan ke Tengkulak
Kaur Perencanaan sekaligus Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Budi, membenarkan bahwa kegiatan tersebut telah direalisasikan dan difokuskan kepada aparatur tiyuh sebagai pengelola. “Ternak kambing, bibit tanaman, kolam, dan bibit ikan dibagikan ke suku-suku,” ujarnya, Rabu (26/2/2025).
Namun saat ditanya soal proses pengadaan, Budi mengaku bahwa barang dibeli langsung dari tengkulak atau perorangan, bukan melalui perusahaan penyedia. Ia juga mengungkap bahwa tidak ada lisensi atau garansi dalam pengadaan tersebut. “Namanya perorangan, mana ada lisensi atau garansi, kecuali dari dinas atau perusahaan besar,” kilahnya.
Dengan temuan ini, publik mendesak agar instansi terkait, termasuk Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum, segera melakukan audit menyeluruh terhadap program ketahanan pangan di Tiyuh Tirta Kencana. Indikasi penyimpangan dan mark-up anggaran dinilai sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Akang
