Batam, dutametro.com — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Dalam Negeri ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Rakornas menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030, sebagai panduan arah kebijakan nasional dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Wali Kota Amsakar Achmad menyampaikan bahwa Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan regulator dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.
“TPAKD menjadi wadah penting untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan yang produktif, aman, dan terhindar dari jeratan pinjaman ilegal,” ujarnya.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusi keuangan, Pemerintah Kota Batam telah meluncurkan sejumlah program pro rakyat.
Melalui kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Pemko Batam memberikan pinjaman tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi pelaku usaha mikro. Dalam program ini, Pemko menanggung subsidi bunga sebesar 6 persen dengan total alokasi dana Rp3,6 miliar, sehingga pelaku usaha hanya membayar pokok pinjaman tanpa beban tambahan.
Selain itu, tersedia pula dana bergulir berbunga rendah 4 persen dengan plafon pinjaman hingga Rp150 juta untuk usaha mikro dan Rp300 juta untuk koperasi.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemko Batam dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Amsakar.
Dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa TPAKD berperan penting menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, tingkat inklusi keuangan kini menjadi indikator utama pembangunan yang telah terintegrasi dalam RPJMN maupun RPJMD di berbagai daerah.
“Isu inklusi keuangan menjadi perhatian global. Dalam forum PBB yang dipimpin Ratu Maxima, topik ini turut dibahas, termasuk saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Belanda baru-baru ini,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan, TPAKD diharapkan dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, penguatan SDM sejak usia dini, serta pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih.
Sementara itu, Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memaparkan berbagai capaian program TPAKD yang telah memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) dengan penyaluran Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur, serta pembiayaan sektor pertanian senilai Rp3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga telah menjangkau 87 persen pelajar di Indonesia, sementara Laku Pandai telah hadir di 72 ribu desa dan membantu 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.
“Kami mengajak pemerintah daerah untuk terus memperkuat peran TPAKD agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Wamendagri Akhmad Wiyagus menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Sinergi ini penting agar masyarakat kecil dapat ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjadi penonton,” tegasnya.
Hingga akhir 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejumlah program unggulan seperti Kredit Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), dan Laku Pandai terus dikembangkan guna memperluas akses keuangan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Sc
