Jumat, April 19, 2024

DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2022 Oleh Walikota Padang

Must read

Terus mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan masyarakat dengan pemerintahan. DPRD kembali melanjutkan kegiatan pada tahun 2023 ini dengan mensingkronkan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan Kota Padang. Demi terwujudnya kolaborasi harmonis tersebut, DPRD Kota Padang kembali menggelar rapat paripurna dengan tujuan mencapai visi dan misi pemerintah Kota Padang Kedepan.

Padang, Dutametro.com -DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2022 Oleh Walikota Padang. Dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi para wakil dan Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar. DPRD Kota Padang melangsungkan rapat paripurna dengan bahasan Penyampaian LKPJ Tahun 2022 Oleh Walikota Padang.

Dalam rangkaian rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 pada Sabtu malam (11/03) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat. Selain diikuti oleh anggota DPRD Kota Padang, hadir juga unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan stakeholder terkait lainnya.

Mengawali jalannya rapat paripurna Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, bahwa agenda rapat ini digelar berdasarkan adanya surat masuk dari Walikota tentang penyampaian LKPJ. “Saat ini melihat anggota dewan yang hadir sudah mencukupi maka rapat ini secara resmi saya buka”, ujarnya.

Kemudian, dikesempatan yang sama, secara langsung Wali Kota Padang Hendri Septa menuturkan apa yang disampaikannya pada hari ini sesuai dengan ketentuan formal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan.

“Laporan ini merupakan wujud nyata bentuk akuntabilitas publik, dari penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga resmi yang mewakili masyarakat. Tujuannya adalah dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang no 23 tahun 2014,” ucap orang nomor satu di Kota Padang ini.

Ditambahkan, penyampaian ini sekaligus sebagai evaluasi sehingga pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
“Khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang ada di daerah,” sambungnya.

Hendri Septa memaparkan tahun 2022, Pemko Padang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 82,92 di tahun 2021 menjadi 83,26 di tahun 2022.

“IPM Kota Padang selalu tertinggi di Sumatra Barat dan berada di atas rata-rata target nasional.” ujarnya.

Sementara dibilang pembangunan infrastruktur kota selama 2022 telah terlaksana pembangunan dan pengembangan jalan kota sepanjang 26,35 km dan jalan lingkungan permukiman sepanjang 21,80 KM, peningkatan dan penggantian jembatan sepanjang 1,290 M.

“Kita juga melakukan pengelolaan serta pengembangan sistem drainase dalam rangka mengurangi daerah genangan, penyediaan angkutan umum dan manajemen lalu lintas, pembangunan 7 lokasi taman tematik, serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.” jelasnya.

Wali Kota juga mengatakan, pelaksanaan 11 program unggulan telah terlaksana dengan baik dan realisasi sebesar 89,07 persen di akhir 2022, naik dari tahun 2021 yang baru terealisasi sebesar 59,56 persen.

“Dan ditargetkan insyaallah sampai dengan tahun 2023 akan terealisasi sebesar 99,03 persen,” ujarnya lagi.

Sementara itu untuk aktivitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah,target pendapatan daerah kota Padang Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.378.293.522.274,- dengan realisasi sebesar Rp2.249.513.645.195,56,- atau 94,59 persen.

“Sementara itu, belanja daerah kota Padang ditargetkan sebesar Rp2.432.047.873.684,- dengan realisasi sebesar Rp2.168.358.785.592,27 Atau 89,16 persen. Yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga,” jelasnya.

Hendri Septa mengatakan, secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2022 dapat berjalan baik dan lancar walaupun masih terdapat beberapa permasalahan.

Itulah nota penyampaian LKPJ Wali Kota Padang tahun 2022 ini kami sampaikan, sebagai bahan telaahan dan tanggapan berupa sarana atau masukan untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik kedepannya,” tutup Hendri Septa mengakhiri dan memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Padang yang telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

Scm

More articles

IklanIklanIklan HuT RI

Latest article