Padang – Universitas Negeri Padang (UNP) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan UNP dalam tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/11/2026).
Dalam agenda tersebut, UNP memaparkan visi, misi, kebijakan, serta dampak implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi. Presentasi disampaikan langsung oleh Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D., didampingi Senior Eksekutif UNP, Prof. Ganefri, Ph.D. Turut hadir Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis (KKPS), Dr. Haris Satria, M.Sn.
Di hadapan tim panelis, Rektor menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi sekaligus budaya akademik yang harus terus diperkuat.
Menurutnya, UNP berupaya menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja universitas.
“Ini bukan sekadar syarat untuk menjadi pemenang, tetapi juga menjadi budaya kami. Bagaimana informasi publik ini terselenggara, karena kita ketahui ilmu pengetahuan tumbuh melalui keberanian untuk diuji, sedangkan kepercayaan publik tumbuh melalui kesediaan institusi untuk terbuka,” ujar Krismadinata.
Ia menjelaskan, visi keterbukaan informasi UNP diwujudkan melalui penguatan sistem pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi. Implementasinya tidak hanya berorientasi pada capaian penilaian, tetapi juga mendorong seluruh unit kerja menjadikan transparansi sebagai bagian dari budaya organisasi.
Keikutsertaan UNP dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun ini merupakan kali ketujuh. Sebelumnya, UNP telah enam kali meraih predikat sebagai badan publik informatif. Capaian tersebut menjadi modal sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan Uji Publik Monev KIP 2026, UNP tampil bersama tiga badan publik lainnya, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Partai Golkar.
Kemenko Polkam diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. USU diwakili Rektor Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., sedangkan Partai Golkar diwakili Sekretaris Jenderal DPP, Muhammad Sarmuji.
Masing-masing peserta memperoleh waktu 10 menit untuk mempresentasikan capaian dan kebijakan keterbukaan informasi di lembaganya. Setelah itu, panelis mendalami berbagai aspek melalui pertanyaan seputar visi dan misi pimpinan badan publik, arah kebijakan keterbukaan informasi, hingga dampak nyata implementasinya terhadap masyarakat.
Melalui pemaparan tersebut, UNP menegaskan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Komitmen ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi UNP dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16, yakni Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.
Dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas kelembagaan, UNP berupaya memastikan bahwa akses terhadap informasi publik tidak hanya menjadi prinsip tata kelola, tetapi juga menjadi wujud nyata pelayanan pendidikan tinggi yang terbuka dan dipercaya masyarakat.
(Utr/KKPS)
