Barru,dutametro.com.-Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., membuka Lokakarya Publikasi Data Kemiskinan Hasil Validasi, Penyusunan Rencana Implementasi dan Pemetaan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Barru, di lantai 6 MPP Barru, pada Senin 13/3/2023.
Dalam sambutannya, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada USAID ERAT yang telah menginisiasi pelaksanaan acara lokakarya ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barru.
“Menurut pandangan saya, Lokakarya ini adalah suatu bentuk kepedulian dan dukungan dari USAID ERAT terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru,” Ucapnya
Mudah-mudahan melalui pelaksanaan lokakarya ini, menjadi pintu pembuka kepedulian dan dukungan bagi stakeholder lainnya untuk secara bersama-sama, bergandengan tangan melakukan program kolaborasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di barru
Lokakarya ini”Salah satu isu strategis pembangunan Daerah di bidang sosial ekonomi atau kesejahteraan Rakyat yang kita hadapi saat ini adalah terkait dengan isu kemiskinan, “tegasnya
Masalah kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi, yang ditandai dengan suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat Kata Bupati di Lokakarya.
“Sejalan dengan isu strategis yang dihadapi saat ini, maka dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya kemiskinan ekstrim, maka telah diterbitkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, “kata Bupati dua periode ini
Instruksi Presiden mengamanahkan antara lain tentang strategi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Selain itu, instruksi Presiden juga mengamanahkan tentang peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Kementerian dan Lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Terkait dengan gambaran umum kondisi penduduk miskin, Bupati Suardi Saleh menyampaikan berbagai informasi antara lain :
1. persentase penduduk miskin adalah proporsi (persentase) penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. berdasarkan susenas yang dilaksanakan pada bulan maret 2022, kabupaten barru memiliki garis kemiskinan sebesar rp. 368.150 per kapita per bulan
2. persentase penduduk miskin secara nasional mencapai 9,54 persen pada tahun 2022,
3. terdapat 265 kabupaten/kota atau 51,56 persen yang memiliki persentase penduduk miskin diatas angka nasional
4. persentase penduduk miskin kabupaten barru mengalami penurunan dari 8,68 persen (15,18 ribu jiwa) pada tahun 2021 menjadi 8,40 persen (14,73 ribu jiwa) pada tahun 2022. capaian ini menjadikan kabupaten barru berada para peringkat sebelas diantara kabupaten/kota dalam wilayah propinsi sulawesi selatan.
Menurut Bupati dua periode ini, walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin yakni dari 8,68 persen pada tahun 2021 menjadi 8,40 persen pada tahun 2022, namun penanganan kemiskinan masih membutuhkan perhatian kita semua.
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional untuk menurunkan persentase penduduk miskin, dimana Pemerintah Daerah diminta melakukan akselerasi penurunan penduduk miskin di daerah.
Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Bupati tanpa sekat itu mengajak semua untuk saling meningkatkan kepedulian dan bergerak bersama menanggulangi kemiskinan, lebih khusus pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024.
sebagai informasi bagi kita semua bahwa, kemiskinan ekstrim Kabupaten Barru pada tahun 2022 mencapai 0,30 persen atau 533 jiwa, sehingga kabupaten barru menjadi kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim terendah se-kabupaten/kota di sulawesi selatan dan ditargetkan menjadi nol persen pada tahun 2024.
