Sorong – Jalan Lingkar Sorong yang dibangun dengan uang rakyat kini memprihatinkan. Kerusakan parah terlihat di sepanjang ruas jalan, padahal puluhan miliar rupiah telah dialokasikan untuk pemeliharaan rutin. Ini bukan sekadar masalah teknis — ini adalah masalah tanggung jawab yang harus dijawab secara serius.
Sekretaris LSM Gempur Papua Barat Daya, Abdullah Rumadedey, menyampaikan kekhawatirannya yang mendalam. Hasil pantauan di lapangan memperlihatkan perbaikan tampaknya hanya dilakukan di titik-titik yang mudah terlihat. Sebagian besar ruas jalan, dari Jembatan Pertama hingga perbatasan Tahap II, justru dibiarkan rusak dan terabaikan, menyulitkan warga yang melintas setiap hari.
Yang patut dipertanyakan: kerusakan ini terjadi pada jalan yang baru saja selesai dibangun, bukan jalan lama yang berusia puluhan tahun. Retakan dan kerusakan sudah muncul di mana-mana. “Sejak pekerjaan selesai, sebagian jalan sudah rusak. Ini yang harus ditanyakan — bagaimana kualitas pekerjaan sejak awal?” ujar Abdullah dengan tegas.
Puluhan miliar rupiah anggaran negara disalurkan setiap tahun untuk pemeliharaan. Namun jalan tetap rusak dan warga tetap menanggung dampaknya. Maka pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: ke mana dana pemeliharaan tersebut dialokasikan dan bagaimana pengelolaannya?
LSM Gempur meminta Kepala BBPJN Papua Barat–Papua Barat Daya Wijayanto, S.T., M.T., untuk segera turun ke lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satker PJN Wilayah I Papua Barat Daya harus dilakukan tanpa menunda — mencakup proses pengadaan, kualitas material, hingga sistem pengawasan yang diterapkan.
Lebih jauh, Gempur mendesak Kejaksaan Tinggi Papua Barat Daya untuk menelusuri pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, dan penggunaan anggaran sejak awal. “Jika ada indikasi penyimpangan, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku — siapapun pihaknya,” tegas Abdullah.
Uang rakyat berhak menghasilkan infrastruktur yang kuat, awet, dan aman. Jangan biarkan jalan rusak terus-menerus menjadi beban warga.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi ke pihak Satker PJN Wilayah I Papua Barat Daya untuk mendapatkan tanggapan atas kondisi tersebut.
Tim
