Pulau Taliabu, Dutametro.Com — Keterbatasan jaringan telekomunikasi dan tantangan geografis tak boleh menjadi penghambat pembenahan tata kelola pemerintahan desa. Menjawab persoalan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku Utara menghadirkan inovasi aplikasi Profil Desa dan Kelurahan berbasis Android yang dapat dioperasikan tanpa koneksi internet.
Inovasi digital tersebut resmi diluncurkan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, dalam kegiatan Fasilitasi dan Launching Penyusunan Profil Desa Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan. Kegiatan ini diikuti jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa, serta perangkat desa se-Kabupaten Pulau Taliabu.
Peluncuran aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi pendataan desa, sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan bertumpu pada data faktual.
Dalam sambutannya, Bupati Sashabila Mus menegaskan bahwa penyusunan Profil Desa tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi objektif desa sekaligus menjadi landasan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.
“Profil Desa tidak sekadar kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban dokumentasi pemerintahan. Lebih dari itu, Profil Desa merupakan gambaran menyeluruh mengenai identitas dan kondisi objektif suatu desa, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan,” tegas Sashabila.
Ia menjelaskan, Kabupaten Pulau Taliabu yang terdiri atas delapan kecamatan dan 71 desa memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Mulai dari sektor kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan hingga pariwisata.
Namun, kekayaan potensi tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung data dan informasi yang lengkap, akurat, serta menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin merancang pembangunan desa secara tepat sasaran tanpa mengetahui secara terperinci potensi aset, kebutuhan masyarakat, serta berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing desa.
Karena itu, Bupati meminta seluruh kepala desa dan perangkat desa memberikan perhatian serius terhadap proses pendataan, terutama menyangkut validitas data kependudukan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.
“Jangan sampai data yang disusun hanya sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi tidak menggambarkan keadaan desa yang sebenarnya,” ujarnya.
Sashabila juga mengingatkan agar Profil Desa tidak berhenti sebagai dokumen formal yang hanya disimpan setelah kegiatan pendataan selesai. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen kerja yang terus diperbarui sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan, data Profil Desa harus dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Untuk menjamin kualitas pendataan, Bupati menginstruksikan para camat agar aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa di wilayah masing-masing. Kepala desa juga diminta melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh desa agar informasi yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi riil.
“Kami berharap setiap desa mampu mengenali keunggulan masing-masing guna merancang program pemberdayaan ekonomi yang produktif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis data di Pulau Taliabu,” harapnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Mifta Baay, mengungkapkan bahwa capaian pendataan Profil Desa selama hampir dua dekade terakhir masih jauh dari harapan.
Ia mencatat, dalam kurun waktu 19 tahun, sejak 2007 hingga 2026, perkembangan pendataan Profil Desa cenderung stagnan. Hingga saat ini, capaian penginputan data baru menyentuh sekitar 40 persen.
Kondisi tersebut turut berdampak pada minimnya ketersediaan data kebencanaan di tingkat desa. Mifta menyebut kontribusi pendataan pada sektor tersebut baru berada di kisaran 3 hingga 4 persen, sementara target idealnya perlu ditingkatkan minimal mencapai 11 persen.
Menurutnya, ketertinggalan tersebut membutuhkan keseriusan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pendataan desa dapat berjalan lebih optimal.
Sebagai solusi atas kendala geografis dan keterbatasan jaringan telekomunikasi, DPMD Maluku Utara memperkenalkan aplikasi Profil Desa dan Kelurahan Berbasis Android atau Prodeskel BA. Aplikasi ini memungkinkan petugas melakukan pengumpulan dan penginputan data secara offline, kemudian mengunggahnya ketika berada di lokasi yang memiliki jaringan internet.
“Kenapa kita bisa mengatasi masalah sinyal? Karena aplikasi ini bisa bekerja secara offline. Dia hanya membutuhkan sinyal ketika proses unggah (upload) untuk mengirim data. Jadi petugas bisa bekerja di daerah tanpa sinyal, kemudian mencari titik sinyal saat akan mengirim data,” jelas Mifta.
Ia juga mengapresiasi respons dan antusiasme Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilainya paling proaktif dalam menindaklanjuti penerapan sistem pendataan digital tersebut.
Dalam pemaparan teknis, penyusunan Profil Desa kali ini mencakup 3.760 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama.
Pertama, sebanyak 765 indikator Data Dasar Keluarga yang digunakan untuk mengukur potensi sumber daya manusia dan aset masyarakat. Kedua, sebanyak 2.037 indikator Potensi Desa/Kelurahan untuk menginventarisasi sumber daya alam dan infrastruktur. Ketiga, sebanyak 958 indikator Tingkat Perkembangan yang berfungsi mengukur capaian dan keberhasilan pembangunan desa.
Dengan penerapan sistem pendataan berbasis digital tersebut, pemerintah berharap setiap desa di Pulau Taliabu memiliki basis data yang lebih lengkap, terukur, dan berkelanjutan sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Jk)














