PADANG PANJANG, dutametro.com — Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan kepemimpinan yang tangguh dan responsif dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Dengan langkah cepat dan terkoordinasi, Pemko berhasil mengendalikan situasi darurat sekaligus menyiapkan arah pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Penanganan bencana dilakukan secara komprehensif sejak tahap pra-bencana. Jauh sebelum kejadian, Pemko telah menggelar apel kesiapsiagaan lintas instansi sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim hujan dan potensi cuaca ekstrem yang dapat mengancam keselamatan warga.
Kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Polres Padang Panjang serta unsur Forkopimda lainnya. Pemerintah juga aktif menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi dan melakukan sosialisasi langsung ke wilayah rawan longsor.
Saat bencana terjadi pada Kamis (27/11), Pemko bersama seluruh unsur terkait bergerak cepat memastikan keselamatan warga. Evakuasi segera dilakukan, akses jalan yang terputus dibuka, dan seluruh penanganan terpusat melalui Posko Tanggap Darurat yang beroperasi selama 24 jam.
Koordinasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam penanganan bencana ini. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI–Polri, Damkar, Dinsos, PMI, Basarnas, BNPB, serta relawan bekerja tanpa mengenal waktu untuk mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan.
Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Dapur umum dioperasikan setiap hari, bantuan logistik dan makanan siap saji disalurkan secara merata, serta layanan kesehatan disiagakan guna memastikan kondisi warga tetap terpantau.
Di sektor infrastruktur, Pemko bergerak cepat membersihkan material longsor, menormalisasi aliran sungai, dan melakukan pengecekan terhadap jembatan serta drainase. Jalur vital seperti Jembatan Kembar yang sempat terputus kini kembali dapat dilalui oleh masyarakat.
Langkah cepat tersebut dinilai berhasil menjaga kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi warga. Meski masih membutuhkan penguatan konstruksi lanjutan, terbukanya kembali akses transportasi menjadi tonggak penting pemulihan pascabencana.
Perhatian besar juga diberikan pada aspek kemanusiaan dan sosial. Pemerintah Kota Padang Panjang menyediakan hunian sementara yang aman bagi warga terdampak, baik melalui Rusunawa maupun hunian kontrakan yang dilengkapi peralatan rumah tangga.
Selain hunian, Pemko menyalurkan bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga terdampak. Layanan trauma healing turut diberikan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan, sebagai upaya memulihkan kondisi psikologis pascabencana.
Dalam rangka memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani secara optimal, Pemko memperpanjang masa tanggap darurat hingga 13 Desember 2025. Kebijakan ini diambil agar seluruh pekerjaan lapangan dan pendampingan masyarakat dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Memasuki masa transisi menuju pemulihan sejak 14 Desember 2025, fokus penanganan diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah memastikan seluruh tahapan dilakukan dengan perencanaan matang dan memperhatikan potensi cuaca ekstrem lanjutan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat. Pemko menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait relokasi dan pembangunan hunian permanen bagi warga terdampak.
Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional dan mitra strategis. Data kerusakan rumah telah dimantapkan, termasuk rumah yang akan mendapatkan dukungan pembangunan dari pihak donatur dan lembaga sosial.
Wali Kota Padang Panjang bersama Anggota DPR RI turut mengawal langsung percepatan penanganan titik-titik vital kepada pemerintah pusat. Upaya ini menunjukkan keseriusan Pemko dalam memperjuangkan pemulihan daerah secara menyeluruh.
Pendataan kerusakan dilakukan secara transparan dan akurat. Kerusakan infrastruktur, permukiman warga, sektor pertanian, dan pendidikan menjadi dasar penyusunan program pemulihan yang tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Pemko telah menyampaikan proposal bantuan kepada kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan pemulihan jangka menengah dan panjang.
Memasuki masa transisi, Tim Jitu Pasna Kota Padang Panjang mulai menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) untuk diinput ke dalam sistem e-Proposal Pemerintah Pusat sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan penanganan bencana ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang membuktikan komitmennya untuk selalu hadir dan bekerja nyata demi melindungi serta memulihkan kehidupan warganya. ….. ( Pulkani ) …..
