Padang — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat distribusi pangan, memperpendek rantai pasok, dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Melalui penguatan TTIC dan kerja sama perdagangan antardaerah, pemerintah diharapkan mampu memastikan hasil produksi petani terserap dengan harga yang layak, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut mengangkat tema penguatan produksi dan kelancaran distribusi pangan melalui optimalisasi TTIC dan kerja sama antardaerah.
Menurut Mahyeldi, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi harus didukung sistem distribusi yang efektif dan terkoordinasi. TTIC perlu dioptimalkan untuk menghubungkan daerah sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan, sehingga keseimbangan harga di tingkat petani maupun konsumen dapat terjaga.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan petani dan peternak memperoleh harga jual yang wajar tanpa membebani masyarakat dengan harga pangan yang terlalu tinggi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat perdagangan antardaerah, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan dan harga. Mahyeldi mencontohkan distribusi bawang merah dari Solo ke Padang ketika harga di daerah asal mengalami penurunan, serta pengiriman telur ayam dalam jumlah besar untuk membantu penyerapan hasil produksi.
Selain distribusi, penguatan produksi komoditas strategis juga menjadi perhatian. Mahyeldi menyebut ketersediaan cabai saat ini dilaporkan mengalami surplus. Kondisi tersebut perlu dikelola melalui penguatan akses pasar dan peningkatan kapasitas petani, termasuk optimalisasi fasilitas greenhouse yang telah tersedia di sejumlah kabupaten dan kota. Sementara untuk komoditas jagung, peningkatan produksi perlu didorong melalui penyediaan benih berkualitas dengan harga terjangkau bagi petani.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan harga, stok, data produksi, serta perkiraan waktu panen sebagai dasar membangun sistem peringatan dini. Kelancaran distribusi ke seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga perlu menjadi perhatian bersama. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan diperlukan untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, termasuk dalam menjaga kelancaran distribusi BBM yang berpengaruh terhadap biaya transportasi pangan.
Menghadapi tahun 2027, Gubernur meminta setiap bupati dan walikota menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026. Rencana tersebut harus memuat jadwal tanam, jadwal produksi, proyeksi kebutuhan pangan, serta skema kerja sama antardaerah. Dengan perencanaan berbasis data, daerah surplus dapat dihubungkan lebih cepat dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga potensi gejolak harga dapat diantisipasi.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram dalam paparannya menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan masih berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun. Hingga minggu kedua November, tekanan kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen. Komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai merah, bawang merah, dan jengkol akibat keterbatasan pasokan. Potensi kenaikan cabai merah terutama berasal dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, sedangkan cabai rawit menjadi perhatian di Payakumbuh dan Kabupaten Agam.
Di sisi lain, harga daging ayam ras relatif stabil karena pasokan yang mencukupi. Panen cabai rawit lokal juga diharapkan membantu menjaga stabilitas harga. Namun, kenaikan tarif angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap perlu diantisipasi seiring meningkatnya permintaan perjalanan pada akhir tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada TPID kabupaten/kota terresponsif melalui KIAT SUMBAR Triwulan III Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Solok dengan 181 kegiatan, Kabupaten Tanah Datar dengan 163 kegiatan, dan Kota Padang Panjang dengan 155 kegiatan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, optimalisasi TTIC, dan kerja sama antardaerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran rantai pasok, melindungi kepentingan petani dan konsumen, serta mempertahankan stabilitas ekonomi daerah. (Adpsb/rmz/bud)














