KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu resmi mengantongi persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Persetujuan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, objektif, transparan, serta berbasis kinerja dan potensi aparatur.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 1645 Tahun 2026 yang ditandatangani Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Keputusan ini menjadi landasan resmi bagi Pemkot Kotamobagu dalam mengembangkan karier ASN melalui mekanisme mobilitas talenta yang terencana, objektif, akuntabel, serta bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Capaian tersebut diperoleh setelah Pemkot Kotamobagu mengikuti Rapat Ekspos Penerapan Manajemen Talenta ASN di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan selaras dengan visi pembangunan Kotamobagu Bersahabat, yakni Berkemajuan, Sejahtera, Berbudaya, dan Inovatif.
“Di era transformasi digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, pengelolaan SDM aparatur tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional. Manajemen talenta menjadi instrumen strategis untuk memastikan the right man on the right place at the right time, yakni menempatkan ASN yang tepat pada posisi dan waktu yang tepat berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi yang terukur secara akurat,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, penerapan manajemen talenta merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem meritokrasi di lingkungan Pemkot Kotamobagu. Melalui sistem ini, pengembangan karier ASN diarahkan pada tiga aspek utama.
Pertama, menjamin keadilan dan pemerataan kesempatan pengembangan karier bagi seluruh ASN melalui mekanisme yang transparan dan berdasarkan kompetensi.
Kedua, mendorong kemajuan tata kelola birokrasi dengan mengubah pola promosi dan mutasi yang sebelumnya berpotensi subjektif menjadi pengambilan keputusan berbasis data terintegrasi (data-driven decision making).
Ketiga, memperkuat kualitas pelayanan publik dengan memastikan setiap jabatan diisi oleh aparatur yang kompeten, profesional, dan responsif dalam menjalankan program strategis daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Pemkot Kotamobagu juga menyadari bahwa penerapan sistem tersebut membutuhkan kesiapan dan penyesuaian di berbagai aspek, mulai dari integrasi data digital, perubahan budaya kerja berbasis Key Performance Indicator (KPI), hingga pemenuhan sarana asesmen kompetensi secara bertahap.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar implementasi manajemen talenta dapat berjalan optimal.
Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Kepala BKN Nomor 1645 Tahun 2026, Pemkot Kotamobagu melalui Tim Manajemen Talenta akan segera melaksanakan enam rekomendasi strategis yang diberikan BKN sebelum melakukan pengisian jabatan melalui mekanisme manajemen talenta.
Enam langkah tersebut mencakup pembaruan regulasi internal, pemutakhiran data talenta secara berkala melalui aplikasi SIASN BKN, penyusunan rencana pengembangan individu (Individual Development Plan) dan strategi retensi talenta melalui aplikasi SIMATA BKN, penempatan suksesor sesuai rencana suksesi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Dengan dukungan dan pendampingan berkelanjutan dari BKN Pusat serta Kantor Regional XI BKN Manado, penerapan manajemen talenta ini diharapkan mampu memberikan kepastian arah pengembangan karier bagi seluruh ASN sekaligus menciptakan birokrasi yang semakin adaptif, kompeten, dan berintegritas.
Lebih dari itu, langkah ini menjadi fondasi penting bagi Pemkot Kotamobagu dalam membangun pemerintahan yang mengedepankan profesionalisme, menempatkan kompetensi sebagai dasar pengembangan karier, serta memastikan setiap kebijakan kepegawaian bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.***














