SUNGAI PENUH, dutametro.com – Gemerlap Festival Sungai Penuh dalam rangka Hari Jadi ke-18 Kota Sungai Penuh telah berakhir. Namun, kemeriahan pesta rakyat selama tujuh hari tersebut kini menyisakan sejumlah tanda tanya, terutama terkait pengelolaan sewa lapak pedagang, keterlibatan pihak ketiga, hingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan ini mencuat setelah beredar informasi bahwa pengelolaan lapak pedagang diserahkan kepada pihak ketiga. Sementara itu, uang sewa yang nilainya mencapai jutaan rupiah per lapak disebut-sebut tidak masuk ke kas daerah sebagai PAD.
Berdasarkan keterangan sejumlah pedagang, tarif sewa lapak selama festival bervariasi. Untuk tenda ukuran 3×3 meter dan 4×6 meter, pedagang dikenakan biaya sekitar Rp3 juta hingga Rp3,5 juta. Bahkan, lapak berukuran 5×5 meter disebut mencapai Rp5,5 juta hingga Rp6 juta.
Ironisnya, pedagang kaki lima lokal yang hanya menempati ruang berukuran 2×2 meter tanpa fasilitas tenda juga dikabarkan harus membayar Rp500 ribu.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan penyelenggara terhadap pelaku UMKM lokal. Festival yang semestinya menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat justru diduga membebani pedagang kecil dengan biaya yang tidak ringan.
Sewa Lapak Jutaan Rupiah, PAD Justru Dipertanyakan
Jika puluhan lapak disewakan dengan tarif jutaan rupiah, berapa total uang yang berhasil dihimpun selama tujuh hari festival? Siapa pengelolanya, berapa keuntungan yang diperoleh, dan berapa kontribusi yang masuk ke pemerintah daerah?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penerimaan daerah dari kegiatan tersebut disebut-sebut hanya berasal dari sektor parkir, sementara pendapatan dari sewa lapak tidak tercatat sebagai PAD.
Jika informasi ini benar, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka dasar hukum, mekanisme kerja sama, serta kewajiban pihak ketiga dalam memberikan kontribusi kepada daerah.
Sebab, aktivitas ekonomi berskala besar yang berlangsung dengan membawa nama pemerintah daerah semestinya memberikan manfaat yang jelas, bukan hanya menguntungkan pengelola.
Kadis Perindag Mengaku Tidak Dilibatkan
Persoalan semakin menarik perhatian setelah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Sungai Penuh, Jumadil, sebagaimana dikutip dari media Signal Berita, menyampaikan bahwa pengelolaan lapak diserahkan kepada pihak ketiga.
Bahkan, Jumadil mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun penentuan mekanisme pengelolaan dan tarif sewa lapak.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana pengelolaan aktivitas perdagangan dalam sebuah festival berskala besar dapat berjalan tanpa keterlibatan dinas teknis yang membidangi urusan perdagangan?
Lantas, siapa yang mengawasi penetapan tarif, pendataan pedagang, serta memastikan seluruh mekanisme pengelolaan lapak berjalan sesuai ketentuan?
Termasuk siapa yang menetapkan tarif Rp500 ribu bagi pedagang kecil lokal yang hanya memperoleh lapak tanpa fasilitas tenda?
Pemkot Jangan Tutup Mata
Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan instansi terkait, perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Mulai dari siapa pihak ketiga yang mengelola lapak, bagaimana proses penunjukannya, berapa total penerimaan sewa, hingga apakah terdapat kewajiban setoran atau kontribusi kepada kas daerah.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan aktivitas ekonomi selama festival berlangsung.
Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan tentu bukan persoalan sepanjang memiliki dasar hukum dan mekanisme kerja sama yang jelas. Namun, transparansi dan pertanggungjawaban terhadap uang yang dihimpun dari aktivitas komersial tidak boleh diabaikan.
Festival boleh berakhir, panggung boleh dibongkar, dan tenda boleh diturunkan. Tetapi pertanggungjawaban keuangan tidak boleh ikut menghilang bersama berakhirnya acara.
Jangan sampai pesta rakyat yang mengusung semangat pemberdayaan ekonomi justru membebani pedagang kecil, sementara aliran uang dari sewa lapak jutaan rupiah dan manfaatnya bagi daerah masih menyisakan tanda tanya.
Pesta rakyat seharusnya menguntungkan rakyat, bukan justru membebani rakyat sementara kontribusi bagi daerah tidak jelas. (Tim)














