Tulang Bawang Barat, Dutametro.com — Polemik pengelolaan dana program Ketahanan Pangan di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mulai menemui titik terang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tubaba, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam realisasi anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Hal tersebut disampaikan oleh Muslim, Irban Khusus Bidang Investigasi Inspektorat Tubaba, pada Senin (19/5/2025) di ruang kerjanya. Menurutnya, hasil pemeriksaan sudah rampung dan telah diterbitkan rekomendasi untuk pemulangan dana negara yang dinilai kelebihan bayar.
“Kalau untuk Tiyuh Mulya Kencana, hasilnya sudah ada dari tim Irban II. Ada rekomendasi pemulangan yang harus dilaksanakan oleh pihak tiyuh,” ujar Muslim.
Namun demikian, pihak Inspektorat belum merinci secara terbuka jumlah kelebihan pembayaran maupun item-item anggaran yang dinilai bermasalah.
Sebelumnya, pengelolaan program Ketahanan Pangan di Tiyuh Mulya Kencana sempat menuai sorotan publik. Program yang dijalankan selama tiga tahun berturut-turut ini mengalokasikan total anggaran sebesar Rp332.480.000 dan difokuskan pada kegiatan “Nenemo Mandiri Pangan” dengan jenis kegiatan Kolam, Kandang, Kebun, dan Wisata (K3W).
Ironisnya, bantuan yang seharusnya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat dan mengatasi persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, serta inflasi desa, justru diduga banyak dialokasikan kepada aparatur tiyuh sebagai pengelola.
Berikut rincian kegiatan berdasarkan data yang dihimpun:
Tahun Anggaran 2022:
- Kolam bioflok: 13 paket – Rp36.400.000
- Bibit alpukat: 1 paket – Rp53.000.000
- Tambahan bibit alpukat: 1 paket – Rp78.000.000
Tahun Anggaran 2023:
- Bibit sayuran & pupuk: 1 paket – Rp24.080.000
- Bibit kambing: 1 paket – Rp20.000.000
- Bibit & pakan ikan: 1 paket – Rp28.000.000
- Pengelolaan lahan: Rp24.950.000
- Bibit tanaman & pupuk tambahan: Rp4.550.000
- Bibit ikan & pakan tambahan: Rp29.500.000
Dalam keterangannya, Kepala Tiyuh Mulya Kencana, Suyanta, membenarkan bahwa seluruh kegiatan tersebut direalisasikan, dan bantuan disalurkan kepada aparatur tiyuh, termasuk TPK, RT, dan RK, serta sebagian masyarakat.
“Kalau bibit tanaman langsung ke masyarakat, ikan ke kelompok. Kambing dikelola oleh TPK dan dibagikan ke RK, ada juga yang ke warga,” jelas Suyanta pada Rabu (26/2/2024).
Ia menyebutkan jumlah kambing yang dibagikan pada 2023 sebanyak 23 ekor, dan tahun 2024 sebanyak 16 ekor. Meski demikian, ia mengakui adanya beberapa kambing yang mati. “Yang penting ada fotonya,” ujar dia.
Dugaan ketidaktepatan sasaran ini dinilai bertentangan dengan Permendesa PDTT RI No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Dalam Pasal 6 huruf b disebutkan, pengelolaan anggaran ketahanan pangan seharusnya dapat dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) agar berkembang menjadi usaha ekonomi produktif.
Pengalokasian bantuan kepada aparatur desa tanpa mekanisme yang akuntabel berpotensi menyebabkan penyimpangan penggunaan dana desa dan gagal mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana belum memberikan keterangan tambahan terkait tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat.
Akang
