Padang, dutametro.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Senin (20/10). Kegiatan ini mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
Rakor tersebut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, pimpinan instansi vertikal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Kepala Kanwil DJPb, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM RI, akademisi, pimpinan BUMN/BUMD, serta tokoh dunia usaha seperti KADIN, PHRI, dan GAPKI.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kehidupan masyarakat yang bekerja keras—dari petani, nelayan, pedagang, hingga anak muda yang berjuang menatap masa depan. “Pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya tinggi, tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya pada senin 20 Oktober 2025.
Mahyeldi menambahkan, pembangunan ekonomi Sumbar tidak bisa berdiri sendiri, melainkan hasil kerja keras dan sinergi seluruh kabupaten/kota. Karena itu, diperlukan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan serentak dan terarah.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, yang diselaraskan dengan RPJMN Nasional, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 7,3 persen pada tahun 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp80 hingga Rp120 triliun pada periode 2026–2029.
Namun, Gubernur menyoroti Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar yang masih tinggi—rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir—sebagai tanda bahwa investasi belum cukup efisien. Ia pun menegaskan lima langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut, yaitu meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat, melakukan reformasi regulasi dan perizinan untuk mempermudah masuknya investor, mendorong digitalisasi ekonomi guna memperkuat UMKM dan memperpendek rantai distribusi, mengoptimalkan infrastruktur eksisting seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan semangat kewirausahaan agar ekonomi tumbuh dari manusianya, bukan hanya dari proyeknya.
Lebih lanjut, Mahyeldi memaparkan arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumbar lima tahun ke depan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan ekonomi nagari agar mandiri dan produktif, peningkatan investasi inklusif dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pemanfaatan energi baru terbarukan untuk masa depan.
“Pembangunan di Sumatera Barat harus berpijak pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pembangunan bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga harus memuliakan manusia dan menjaga alam,” ujar Mahyeldi menegaskan.
Berdasarkan evaluasi 2022–2024, Kota Padang masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Sumbar dengan 25,87 persen, disusul Kabupaten Agam sebesar 8,60 persen dan Padang Pariaman sebesar 8,24 persen. Sektor pertanian masih mendominasi dengan kontribusi 21,76 persen terhadap PDRB, disusul sektor perdagangan sebesar 16,41 persen yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya ketimpangan antarwilayah, keterbatasan ruang fiskal, efisiensi investasi yang rendah, serta dampak perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, menjelaskan bahwa Rakor ini dilaksanakan selama empat hari, dari 20 hingga 23 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut dari Sarasehan Ekonomi Sumbar yang digelar bersama Bank Indonesia pada 24 Juli 2025. Ia menjelaskan, dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Nasional 2024–2029 dan Peraturan Daerah Sumbar Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
“Rakor ini bertujuan memetakan dan menggali potensi investasi di kabupaten/kota serta merumuskan langkah strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Kuartini.
Gubernur Mahyeldi menutup arahannya dengan ajakan agar Rakor ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045. “Mari kita wujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tapi juga adil dan menyejahterakan seluruh masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya.
Adpsb
