Tubaba, Dutametro.com – Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) diduga kuat terindikasi tumpang tindih anggaran.
Pada tahun 2024, Diskominfo Tubaba menganggarkan dana mencapai Rp1,6 miliar lebih yang dipusatkan untuk lima paket belanja dengan uraian pekerjaan: Internet Area Publik; Internet Area Publik; Internet Tiyuh; Belanja Jaringan Internet Intra Pemerintah; dan Belanja Jaringan Internet Intra Pemerintah.
Anehnya, meskipun Diskominfo Tubaba telah menganggarkan dana miliaran rupiah untuk belanja internet, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintah tiyuh di Tubaba tetap menganggarkan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk belanja yang sama. Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya tumpang tindih belanja internet.
Indikasi permasalahan semakin terlihat dari metode pengadaan yang menggunakan dua prosedur berbeda, yakni e-purchasing dan penunjukan langsung. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV di Diskominfo Tubaba sengaja dipecah-pecah untuk menghindari tender atau seleksi.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Ketiga, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melakukan pemaketan, dilarang:
d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.
Berdasarkan hasil penelusuran media pada laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun 2024, Diskominfo Tubaba menganggarkan dana sebesar Rp1.682.740.200 untuk lima paket pengadaan sebagai berikut:
1. Kode RUP 48705354
- Paket: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Volume: 1 paket
- Spesifikasi: Belanja Jaringan Internet Intra Pemerintah
- Total pagu: Rp360.000.000
- Metode: E-purchasing
- Pelaksanaan: Januari–Desember 2024
2. Kode RUP 48706188
- Paket: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas
- Volume: 1 paket
- Spesifikasi: Internet Area Publik
- Total pagu: Rp300.000.000
- Metode: E-purchasing
- Pelaksanaan: Januari–Desember 2024
3. Kode RUP 50313588
- Paket: Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
- Volume: 1 paket
- Total pagu: Rp440.000.000
- Metode: E-purchasing
- Pelaksanaan: Januari–Desember 2024
4. Kode RUP 50315619
- Paket: Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
- Volume: 1 paket
- Total pagu: Rp555.140.200
- Metode: Penunjukan Langsung
5. Kode RUP 50315863
- Paket: Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
- Volume: 1 paket
- Spesifikasi: Langganan Zoom, Paket Data User
- Total pagu: Rp27.600.000
- Metode: E-purchasing
- Pelaksanaan: Januari–Desember 2024
Beberapa kepala OPD di Tubaba beberapa waktu terakhir mengakui tetap menganggarkan belanja internet secara mandiri karena jaringan bantuan dari Diskominfo tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BPD) Tubaba, Jimi, pada Kamis (24/4/2025) mengatakan bahwa pihaknya menganggarkan sendiri belanja internet berdasarkan rekomendasi Diskominfo.
“Sepengetahuan saya, kami menganggarkan sendiri untuk internet. Kami memakai Icon Plus sesuai rekomendasi dari Diskominfo. Pusat kendalinya juga di Kominfo,” ungkap Jimi.
Ketika dimintai penjelasan mengapa tetap menganggarkan belanja internet, Jimi mengaku layanan yang disediakan Kominfo tidak mampu memenuhi kebutuhan.
“Mungkin fasilitas ada, tapi kebutuhan kami besar. Kami pelayanan publik. Kalau internet lambat, pekerjaan terganggu. Jadi meski ada dari Kominfo, kami tetap anggarkan sendiri,” jelasnya.
Kepala DPMPTSP, Hariyanto, juga mengaku menganggarkan Rp72 juta untuk tiga titik internet karena jaringan Kominfo tidak memadai.
“Dari Kominfo kami dapat empat titik, tapi sinyalnya kurang. Kami tambah dari Telkom agar layanan tidak terganggu,” katanya.
Beberapa kepala tiyuh juga menyatakan hal serupa. Mereka tetap menganggarkan belanja internet karena jaringan bantuan Kominfo tidak berjalan optimal.
Supriyanto, Kepala Tiyuh Panaragan Jaya Utama, mengatakan:
“Wifi-nya ada, tapi tidak berjalan. Alatnya ada, tapi tidak mampu. Sudah setahun lebih tidak berfungsi,” ujarnya.
Kepalo Tiyuh Panaragan Jaya Indah, Ulin Nuha, juga menyampaikan:
“Yang dari Kominfo itu sering mati. Untuk kerja, harus kencang. Kalau tidak, down server. Makanya kami tetap anggarkan sendiri.”
Kepala Tiyuh Menggala Mas, Sulminadi, menambahkan:
“Dulu memang kami tidak bayar, tapi tidak lama. Setelah wifi mati, kami bayar sendiri dengan vendor lain. Yang dari Kominfo sinyalnya tidak ada.”
Terpisah, Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Persandian Diskominfo Tubaba, Ali Mudianto, mengatakan bahwa jaringan internet di Tubaba disuplai oleh dua perusahaan: Icon Plus dan Telkom.
“Kami pakai dua perusahaan. Telkom sejak 2014, dipindahkan dari Adbang ke Kominfo. Icon Plus sejak 2024,” kata Ali.
Ali menyebut jaringan tersebut dipusatkan ke berbagai dinas dengan kapasitas berbeda-beda.
“Setiap dinas ada titik wifi, sekitar 22 dinas. Ada yang 50 Mbps, ada yang 20 Mbps,” jelasnya.
Mengenai alasan paket belanja internet dipecah-pecah, Ali beralasan bahwa masing-masing penyedia memiliki keterbatasan jaringan.
“Telkom ini sudah lama kami pakai, tidak mungkin ditinggalkan. Tapi jaringannya terbatas ke kecamatan. Icon Plus sedang membangun jaringan,” ujarnya.
Selain itu, Ali mengaku tidak mengetahui detail kontrak kelima paket tersebut karena pejabat sebelumnya sudah berpindah tugas.
Medi
