Proyek peningkatan jalan lingkungan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) belum berumur jagung sudah mengalami kerusakan. Hal itu dinilai oleh pengamat, pekerjaan proyek tersebut tidak memenuhi standar dan Dinas PUPR harus bertanggungjawab.
Wilson, Pengamat pembangunan infrastruktur daerah. Melalui sambungan Via WhatsApp Jumat (20/02/2026). Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena proyek pembangunan jalan dibiayai oleh uang negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan sekadar masalah teknis. Ada aspek pertanggungjawaban karena proyek dibiayai dari APBD. Jika terbukti gagal konstruksi, harus ada konsekuensi hukum.” tegasnya
Wilson menegaskan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu penyebab persoalan. Jika proyek peningkatan jalan lingkungan tersebut sudah selesai dikerjakan namun hasilnya dinilai tidak sesuai standar, peran pengawasan wajib dipertanyakan.
“Kalau proyek susah selesai, tapi hasilnya tidak maksimal. Itu menunjukkan pengawasan dari dinas masih lemah.”
Lebih lanjut, ada sejumlah sanksi yang dapat diberikan seperti pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah, dan pencantuman nama Kontraktor kedalam daftar hitam proyek pemerintah. Selain itu pemerintah bisa menuntut ganti rugi secara perdata kepada kontraktor, yang dianggap merugikan negara akibat pekerjaan tidak maksimal.
Ia mengingatkan, perkara bisa meningkat menjadi tindak pidana korupsi apabila ditemukan bukti adanya praktik yang disengaja untuk merugikan negara. Indikasi tersebut, bisa berupa pengurangan volume pekerjaan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, hingga adanya praktik kolusi antara kontraktor dengan pejabat dinas untuk meloloskan perusahaan yang seharusnya dinyatakan tidak layak.
“Pengurangan volume itu termasuk tindak pidana korupsi, apalagi permainan kongkalikong antara pejabat dan pimpinan perusahaan.” Tegasnya.
