Tubaba – Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) berjanji akan melakukan kroscek ulang terkait jumlah penerima bantuan internet, baik untuk OPD maupun pemerintah tiyuh, serta kapasitas penggunaan belanja internet tahun 2024.
Aidil Pratikrakton, Sekretaris Diskominfo Tubaba selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam beberapa waktu terakhir dimintai tanggapan mengenai jumlah dan nama OPD serta pemerintah tiyuh penerima bantuan internet, termasuk besaran kapasitas yang diberikan. Aidil menyatakan akan melakukan pengecekan ulang karena khawatir memberikan keterangan yang tidak tepat.
“Iya, makanya nanti dicek dulu. Tidak mungkin saya menghafal semua itu. Jadi harus dicek biar lengkap dan jelas. Kalau soal ini kan harus lihat detail, nanti kalau salah satu angka bisa jadi masalah, masuk berita. Ajukan saja melalui aplikasi PPID karena informasi itu kan bisa jadi data,” ujar Aidil dengan nada ragu.
Diberitakan Sebelumnya: Miliaran Rupiah Belanja Internet Diskominfo Tubaba Diduga Tumpang Tindih
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan di Diskominfo Tubaba diduga kuat tumpang tindih anggaran. Pada tahun 2024, Diskominfo Tubaba menganggarkan dana mencapai Rp1,6 miliar lebih untuk lima paket belanja dengan uraian pekerjaan: Internet Area Publik, Internet Tiyuh, serta Belanja Jaringan Internet Intra Pemerintah.
Anehnya, meskipun Diskominfo Tubaba telah menganggarkan dana miliaran rupiah tersebut, OPD dan pemerintah tiyuh tetap menganggarkan puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk belanja internet yang sama. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya tumpang tindih anggaran.
Indikasi masalah semakin diperkuat oleh penggunaan dua metode pengadaan berbeda untuk paket-paket tersebut, yaitu e-purchasing dan penunjukan langsung. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa paket belanja tersebut sengaja dipecah untuk menghindari tender.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang memecah pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.
(1) Kode RUP 48705354
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pagu: Rp360.000.000
Metode: E-Purchasing
Pemanfaatan: Januari–Desember 2024
(2) Kode RUP 48706188
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas
Spesifikasi: Internet Area Publik
Pagu: Rp300.000.000
Metode: E-Purchasing
Pemanfaatan: Januari–Desember 2024
(3) Kode RUP 50313588
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Pagu: Rp440.000.000
Metode: E-Purchasing
Pemanfaatan: Januari–Desember 2024
(4) Kode RUP 50315619
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Pagu: Rp555.140.200
Metode: Penunjukan Langsung
(5) Kode RUP 50315863
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Zoom, Paket Data, dll.)
Pagu: Rp27.600.000
Metode: E-Purchasing
Pemanfaatan: Januari–Desember 2024
Sejumlah kepala OPD di Tubaba mengaku tetap menganggarkan belanja internet secara mandiri karena jaringan bantuan Diskominfo tidak mampu memenuhi kebutuhan kantor.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BPD), Jimi, pada Kamis (24/4/2025), mengakui bahwa dinasnya tetap menganggarkan internet sendiri berdasarkan rekomendasi Diskominfo.
“Sepengetahuan saya, kami menganggarkan sendiri internet. Kami memakai Icon Plus sesuai rekomendasi dari Diskominfo. Pusat kendalinya di Kominfo,” ujarnya.
Jimi menjelaskan jaringan bantuan Kominfo tidak mencukupi kebutuhan dinas.
“Mungkin fasilitas ada, tapi kebutuhan kami besar. Kami pelayanan publik, kalau internet lambat, ya menyulitkan,” tegasnya.
Kepala DPMPTSP, Hariyanto, juga menganggarkan Rp72 juta untuk tiga titik internet karena jaringan bantuan Kominfo dinilai tidak memadai.
“Kami dapat empat titik dari Kominfo, tapi sinyalnya kurang kencang. Kami tambah dari Telkom agar tidak semua terganggu saat ada masalah jaringan,” katanya.
Menurutnya, jaringan Icon Plus tidak efektif, sehingga OPD memilih vendor lain.
“Yang dari Kominfo ini kurang memadai. Dari empat titik yang dikasih, kami hanya pakai satu,” jelasnya.
Sejumlah kepala tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Tengah mengaku mendapatkan bantuan Wi-Fi dari Diskominfo, namun tetap menganggarkan internet sendiri karena jaringan bantuan tidak berjalan optimal.
Kepala Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Supriyanto, mengatakan:
“Wi-Fi-nya ada, tapi tidak berfungsi. Sudah setahun lebih tidak berjalan.”
Ulin Nuha, Kepala Tiyuh Panaragan Jaya Indah, menambahkan:
“Yang dari Kominfo tidak kencang, kadang mati. Untuk kerja harus kencang, kalau tidak ya sering don’t server. Berfungsi, tapi sering ngadat.”
Kepala Tiyuh Menggala Mas, Sulminadi, juga menegaskan:
“Dulu memang tidak bayar, tapi setelah Wi-Fi mati, kami mulai bayar sendiri. Alatnya ada, tapi tidak bisa dipakai karena tidak ada sinyal dan kapasitasnya terbatas.”
Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Persandian Diskominfo Tubaba, Ali Mudianto, mengakui bahwa kegiatan belanja internet menggunakan dua perusahaan penyedia: Icon Plus dan Telkom.
“Memang ada beberapa jaringan internet yang kita pakai: Icon Plus dan Telkom. Telkom sudah sejak 2014, sedangkan Icon Plus sejak 2024,” kata Ali.
Ia menyebut jaringan tersebut dipusatkan untuk berbagai dinas dengan kapasitas berbeda-beda.
“Ada beberapa titik setiap dinas kita beri Wi-Fi, macam-macam kapasitasnya, ada yang 50 Mbps, kalau umum 20 Mbps. Kurang lebih 22 dinas,” jelasnya.
Soal paket yang terkesan dipecah, Ali berdalih bahwa masing-masing penyedia memiliki keterbatasan jaringan.
“Telkom sudah lama bekerja sama, tidak mungkin kami tinggalkan. Icon Plus membangun jaringan, sementara jaringan Telkom tidak sampai ke kecamatan,” ujarnya.
Namun, Ali tidak bisa menjelaskan detail kontrak lima paket internet tersebut karena pejabat sebelumnya telah pindah tugas.
“Untuk detailnya nanti bisa dengan Pak Sekretaris. Saya harus izin dulu untuk data kontrak,” katanya.
Medi
