Padang,Dutametro.com.-Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di depan Kantor Polda Sumbar pada Senin (21/4). Dalam pernyataannya, Muhidi menegaskan pentingnya etika, moral, dan dialog dalam menyampaikan aspirasi sebagai bentuk hak konstitusional warga negara.
“Penyampaian aspirasi dijamin oleh undang-undang, namun tetap harus memperhatikan etika dan moral. Apalagi kita di Sumatera Barat berpegang pada falsafah ‘adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah’. Ini berarti kita harus saling menghargai dan menjaga marwah,” ujar Muhidi, Kamis (24/4).
Muhidi juga menekankan bahwa demonstrasi sebaiknya dilakukan dengan tema yang jelas dan tujuan yang terukur, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh pihak yang dituju, termasuk lembaga legislatif.
Terkait ajakan dialog dari Kapolda Sumbar kepada peserta aksi yang ditolak oleh demonstran, Muhidi menyayangkan hal tersebut. Ia menilai dialog adalah jalan terbaik untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.
“Dialog itu jembatan penting. Kalau kesempatan berdialog sudah dibuka, sebaiknya dimanfaatkan agar aspirasi bisa tersampaikan secara langsung dan konstruktif,” tegasnya.
Muhidi pun menyampaikan pesan khusus kepada mahasiswa dan pemuda Sumbar agar tetap kritis namun santun dalam beraspirasi. Ia memastikan DPRD terbuka untuk menerima dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.
“Silakan sampaikan aspirasi, kami di DPRD terbuka untuk itu. Tapi harus jelas substansinya agar kami bisa menyesuaikan dengan fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban umum dan tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku saat melakukan aksi unjuk rasa.
