Solsel, dutametro.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mempertahankan kondisi perekonomian yang stabil terus diupayakan. Koordinasi bersama berbagai pihak terus dilaksanakan, termasuk dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
Pjs. Bupati Solok Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Syamsurizaldi mengatakan kendati kondisi saat ini terbilang stabil, namun terdapat beberapa hal yang akan memengaruhi kestabilan ekonomi, terutama harga-harga ke depan.
“Diantaranya terjadinya perubahan iklim yang akan berdampak pada banyak hal, termasuk sektor ekonomi. Transisi pemerintahan yang akan berimplikasi terhadap tata kelola pemerintah, kelembagaan, dan anggaran. Kemudian transisi pemerintah daerah dengan adanya pilkada,” kata Syamsurizaldi dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Solok Selatan 2024 di Kantor Bupati, Kamis (24/10/2024).
Dalam upaya pengendalian harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pangan di Solok Selatan, pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk intervensi langsung dalam meringankan beban masyarakat.
Beberapa diantaranya memberikan bantuan sembako, penyeluran beras bantuan yang dikawal langsung sampai ke tingkat nagari, bazar dan pasar murah, penyerahan bantuan untuk UMKM, dan bantuan seragam gratis setiap awal tahun ajaran.
Diharapkan dengan berbagai upaya ini, kondisi perekonomian di Solok Selatan bisa terus terjaga dengan baik.
Kepala BPS Solok Selatan Abdul Razi menyebut bahwa kestabilan Harga hingga inflasi di Solok Selatan beberapa waktu terakhir disebabkan karena faktor harga pangan, salah satunya harga cabai merah.
Menurut data dari BPS, inflasi akibat fluktuasi harga pangan di Solok Selatan terjadi pada periode sebelum dan setelah Idul Fitri.
“BPS siap menyiapkan data-data yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi daerah. Contohnya data konsumsi beras perkapita, daging ayam, cabe merah dan bawang merah,” kata Razi dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Mohamad Abdul Majid menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan bagaimana hrga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat itu bisa dibeli oleh masyarakat secara umum.
“[Penyebab inflasi] Cabai merah itu terjadi di daerah tertentu seperti di Solok Selatan. Perlu dicermati bahwa ini terjadi karena apa, apakah produksi atau faktor lain. Perlu dipersiapkan langkah yang lebih struktural yang menjaga kestabilan harga,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait sudah harus mempersiapkan perencanaan upaya untuk 2025 mendatang untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga yang tinggi.
“Indonesia bergantung musim, populasi berbeda, pendapatan perkapita masyarakat juga berbeda. Ini akan memengaruhi harga tawar yang dilontarkan konsumen,” ungkapnya.
Rapat Koordinasi ini merupakan Rapat Koordinasi Bersama antara TPID Kabupaten Solok Selatan dengan TPID Provinsi Sumatera Barat, yang di dalamnya mencakup Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Kanwil BULOG Sumatera Barat.
Dari Rapat Koordinasi ini didapatkan hasil berupa evaluasi kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Solok Selatan dan arahan dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Bulog untuk kegiatan pengendalian inflasi daerah kedepannya. (Med)
