Bengkulu, DM – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan komitmennya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Setelah menerima berbagai keluhan masyarakat melalui WhatsApp dan TikTok, ia menginstruksikan Inspektorat Provinsi serta kabupaten/kota untuk mengaudit penggunaan dana komite dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Langkah ini bertujuan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan pendidikan serta mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan.
Helmi menegaskan, jika ditemukan kekurangan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, maka kebutuhan tersebut akan diakomodasi dalam APBD. Sebaliknya, jika terjadi penyalahgunaan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.
“Jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, akan kita masukkan ke dalam APBD. Namun, jika ada indikasi penyalahgunaan, maka akan ada konsekuensi serius,” ujar Helmi Hasan dari Magelang, Jawa Tengah, di sela kegiatan retret kepala daerah, Selasa (25/2).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada siswa yang dilarang mengikuti ujian hanya karena belum membayar dana komite atau biaya lainnya.
“Hak siswa untuk belajar dan mengikuti ujian tidak boleh dikorbankan hanya karena alasan administrasi. Pemerintah telah melarang segala bentuk pungutan yang membebani orang tua,” tegasnya.
Gubernur juga meminta Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti instruksi ini dengan serius. Dengan audit yang transparan, diharapkan sistem pendidikan di Bengkulu menjadi lebih adil dan bebas dari praktik yang merugikan siswa serta orang tua. (R)
sumber: mc pemprov bkl
