DPRD Solsel gelar paripurna jawaban Pemerintah atas Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021

oleh -437 Dilihat

Dipimpin langsung Ketua DPRD, Zigo Rolanda, SE, MM, rapat paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 digelar di Ruang Sidang DPRD setempat.

Pandangan pemerintah ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati H Yulian Efi, dan didampingi Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, S.IP, MM dan Kepala OPD.

Diawal sambutan, Wabup menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kesungguhan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah memberikan saran, kritikan, dan pertanyaan dalam pandangan umumnya, terkait nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021.

Terkait pandangan Fraksi Golkar, terdapatnya temuan tahun sebelumnya yang masih belum ditindak lanjuti, Pemkab menyatakan bahwa saat ini telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menata birokrasi dengan baik dalam rangka menghadapi penyelesaian temuan-temuan yang muncul, baik itu temuan tahun lalu maupun temuan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.

Sementara, terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas pejabat pengelola keuangan daerah, saat ini pejabat pengelola keuangan pada OPD adalah aparatur yang berkompetensi dalam bidang keuangan, dengan memperhatikan rekam jejak dan Pendidikan.

Terkait upaya pemerintah agar perekonomian daerah serta masyarakat bisa bangkit, dalam visi misi pemerintah, maju bersama sejahtera untuk semua, diterjemahkan kedalam program-program unggulan, diantaranya “penciptaan wirausahawan baru dan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata”, diharapkan dapat menjawab permasalahan perekonomian daerah.

Sementara itu Fraksi PAN menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), per 31 desember 2021 sebesar Rp. 109.103.438.557,94, Wabup menjelaskan bahwa sisa kas tersebut berada dalam kas daerah, BLUD dan BOS. SiLPA tersebut sebagian disebabkan karena belum adanya regulasi dan petunjuk yang mengatur teknis penggunaan sisa dana kegiatan tahun lalu. Selain itu terdapat transfer pemerintah pusat yang masuk ke kasda pada akhir tahun 2021 terkait Dana Rehab rekon yang masih belum digunakan selama tahun 2021.

.

Fraksi PAN, Gerindra, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Kebangkitan Bangsa Berkarya juga menyoroti terkait perencanaan yang lebih efesien dan lebih mengoptimalkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), walaupun target PAD mencapai 94,29%, namun beberapa fraksi DPRD juga memandang perlu menigkatkan lagi, Wabup juga menyampaikan akan melakukan kajian lebih lanjut dan perencanaan efesien guna mengoptimalkan peningkatan PAD.

.

Terkait realisasi belanja modal yang sebesar 74,71%, fraksi Kebangkitan Bangsa Berkarya menyaranakan agar realisasi terhadap belanja modal ini lebih ditingkatkan lagi. 

.

Hampir seluruh Fraksi DPRD Solok Selatan mengapresiasi Pemkab Solok Selatan, baik secara kolektif maupun individu atas pencapaain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 yang telah enam kali berturut-turut.

.

Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda, SE, MM, juga menanggapi seluruh Fraksi DPRD Solok Selatan mengapresiasi atas capaian WTP pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Solok Selatan Tahun 2021.

.

‘’Ini merupakan prestasi bersama yang perlu kita pertahankan dan ditingkatkan secara terus menerus, untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Solok Selatan’’, ucapnya. (Met)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.