KOTAMOBAGU,DutaMetro.com – Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu, Kamis (25/6/2026), di RM Endang Naukoko, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur.
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, perangkat desa dan kelurahan, hingga kalangan pelajar itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini diberikan pemerintah.
Kegiatan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, mewakili Wali Kota Kotamobagu. Hadir pula Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara, Christodarma S.M. Sondakh, Staf Khusus Wali Kota Bidang Informasi Supardi Bado, Kepala Disdukcapil Kota Kotamobagu Roi Paputungan, para lurah, sangadi, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sahaya Mokoginta ditegaskan, Forum Konsultasi Publik bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, melainkan menjadi instrumen strategis untuk membangun pelayanan publik yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi wadah membangun komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen sipil lainnya merupakan pintu masuk masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan perbankan.
Karena itu, kualitas pelayanan administrasi kependudukan harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Pemerintah Kota Kotamobagu juga menegaskan akan terus melakukan pembenahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan memuaskan.
Sahaya menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Disdukcapil Kota Kotamobagu agar terus menjaga integritas, profesionalisme, disiplin, serta menjadikan budaya melayani sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas.
“Jadikan setiap pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan standar pelayanan administrasi kependudukan di Kota Kotamobagu. Pemerintah berharap, forum ini mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kualitas pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Di akhir kegiatan, Pemerintah Kota Kotamobagu menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik. Diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terbangun sehingga pelayanan administrasi kependudukan di Kota Kotamobagu semakin berkualitas, terpercaya, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.***
