Agam,dutametro.com – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ridwan Dt. Tumbijo menekankan pentingnya tata kelola perkebunan yang terarah dan berkelanjutan agar sektor ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani. Menurutnya, potensi besar perkebunan di Sumbar akan sulit berkembang tanpa sistem pengelolaan yang baik dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan Ridwan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan di Nagari Kampuang Tangah, Kabupaten Agam, Sabtu (25/10/2025).
Ridwan menjelaskan, Perda tersebut hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan mendasar di sektor perkebunan, seperti rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan petani, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan pasar. “Selama ini petani lebih berfokus pada produksi, padahal nilai ekonomi justru ditentukan pada tahap pengolahan dan pemasaran. Dengan Perda ini, pengelolaan perkebunan diharapkan bisa berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah komoditas unggulan seperti gambir, kopi, dan kelapa memiliki potensi besar di Kabupaten Agam. Namun, nilai jualnya masih tergolong rendah karena belum ada sistem tata kelola yang terintegrasi, terutama dalam rantai pasok dan pengolahan hasil.
Ridwan berharap pelaksanaan Perda tersebut dapat memperkuat peran pemerintah daerah dan nagari dalam membantu petani agar lebih mandiri dan berdaya saing. “Kunci keberhasilan ada pada kerja sama. Petani, pemerintah, dan lembaga keuangan harus bergerak dalam satu sistem yang saling mendukung,” katanya.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman, yang turut hadir, menyampaikan bahwa Perda ini juga bertujuan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Sumbar di tingkat nasional maupun global. Menurutnya, tata kelola yang baik bukan hanya berdampak pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekonomi di tingkat nagari.
Di akhir kegiatan, Ridwan mengajak seluruh pihak untuk menjadikan sosialisasi ini sebagai momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Perkebunan merupakan salah satu penopang utama ekonomi nagari. Jika pengelolaannya kuat, maka ekonomi rakyat juga akan tumbuh kokoh,” tutupnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Wali Nagari Kampuang Tangah, Ketua Bamus, serta tokoh masyarakat dan ninik mamak yang antusias mengikuti diskusi terkait penerapan Perda di lapangan.
