Dharmasraya, dutametro.com – Bau menyengat, sanitasi amburadul, dan air tak layak pakai. Pemandangan itulah yang ditemukan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, saat melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Sungai Dareh, Jumat (25/04/2025). Bukan sekadar kunjungan, ini adalah bentuk ledakan kemarahan yang telah lama ditahan atas keluhan publik yang nyaris diabaikan.
Sidak dilakukan sebagai respon langsung terhadap laporan masyarakat melalui kanal Lapor Kak Annisa—platform aduan yang dikelola Pemkab untuk menjembatani suara warga yang selama ini hanya bergema di ruang-ruang sunyi.
Tanpa basa-basi, Bupati Annisa mengecek area belakang rumah sakit, dan di sanalah fakta mencengangkan terbuka. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dibiarkan terbuka, menebar aroma busuk yang menusuk hingga ke ruang pasien. Pompa air rusak. Air yang digunakan sehari-hari memiliki pH terlalu tinggi, jauh dari standar medis.
“Kita bicara soal rumah sakit, tapi yang saya lihat ini justru seperti tempat pembuangan. Tidak bisa ditoleransi! Ini bukan rumah sakit—ini sumber penyakit,” ucap Annisa geram.
Annisa tak hanya menyentil, tapi menampar secara verbal manajemen RSUD. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD punya kewenangan mandiri dalam pembenahan. Namun kenyataannya, fasilitas dasar seperti sanitasi justru dibiarkan rusak.
“Kalian BLUD! Punya fleksibilitas anggaran, tapi menunggu Bupati datang baru mau bergerak? Seharusnya sudah kalian benahi sejak bau itu muncul!” sembur Annisa di hadapan jajaran RS.
Ia memerintahkan manajemen segera menyisihkan pendapatan BLUD untuk perawatan rutin, bukan menunggu bencana reputasi.
Krisis air bersih jadi sorotan berikutnya. Air di RSUD diketahui memiliki kadar pH yang tak sesuai standar medis. Bupati langsung menginstruksikan pencarian sumber air alternatif, sembari meminta bantuan teknis dari Dinas PUPR.
“Kalau airnya saja tidak layak, bagaimana bisa pasien pulih? Kita bukan sekadar rawat orang, tapi juga harus pastikan fasilitasnya sehat!”
Di akhir sidaknya, Bupati Annisa tak hanya menyampaikan komitmen. Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik akan digelar, dimulai dari sektor kesehatan.
“Saya tak butuh 100 hari. Saya butuh niat dan kerja konkret. Saya tak mau RSUD jadi ladang pembiaran dan budaya tutup mata,” tandasnya.
Langkah ini menjadi sinyal awal pembersihan besar-besaran yang akan dilakukan sang Bupati muda. Tidak hanya terhadap sistem—tapi juga terhadap mentalitas aparatur yang selama ini nyaman dalam ketidakteraturan.
Dedek